• images

    BPK Perwakilan Provinsi Kaltim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan LHP atas Laporan Keuangan Pemerntah Kabupaten Paser

    Tana Paser , 23 Juni 2020 – Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Kaltim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2019 dan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Paser Yaitu H.Abdullah, SE mewakili Ketua DPRD. Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2019 dilakukan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim Dadek Nandemar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan seperti cuci tangan sebelum masuk ruangan,memakai masker, dan phisical distancing, diruang auditorium Kantor BPK Perwakilan Kaltim. Dalam Sambutan yang disampaikan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Kaltim bahwa Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2019 atau LKPD 2019, dari BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai. Kepala BPK RI mengungkapkan walaupun masih adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan harus ada diadakan perbaikan perbaikan. Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Beberapa pokok temuan yang perlu untuk diperhatikan dari Pemerintah Daerah se- Kaltim antara lain: Masih terdapat penganggaran dan pengakuan belanja yang belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Masih belum optimalnya pengendalian atas pengelolaan pendapatan. Masih terdapat kekurangan volume terhadap beberapa paket pekerjaan. BPK mengharapkan hasil pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Hadir dalam acara tersebut Bupati/Walikota se Kaltim dan Ketua DPRD Kabupaten/ Kota se Kaltim, dari Kabupaten Paser turut Hadir Wakil Bupati Paser H.Kaharudin dan Kepala BPKAD . Menurut H.Abdullah  "Alhamdulillah Tahun 2019 Kabupaten Paser mendapatkan penilaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan Kami dari DPRD kabupaten Paser berupaya melakukan pengawasan dan penganggaran sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dapat melakukan perbaikan - perbaikan yang disarankan oleh BPK untuk ditindak lanjuti" ujarnya.(humasromy)


    TAG

    Tinggalkan Komentar