images

Datangi DPRD, organisasi Profesi Kesehatan Tolak RUU Kesehatan omnibus law

Tana Paser, Lima organisasi profesi kesehatan yaitu IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) lakukan aksi damai di Gedung DPRD Kab. Paser dalam rangka menolak rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law, Selasa (29/11/2022).

Diterima di Ruang Rapat Bapekat oleh Ketua Komisi II DPRD Kab. Paser Ikhwan Antasari mempersilahkan rekan – rekan untuk memaparkan apa saja yang menjadi tuntutan tenaga kesehatan  tentang omnibus law yang mana gerakan ini sepertinya merata di seluruh Indonesia

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Paser dr Ahmad Hadiwijaya, menjelaskan alasan ia dan sejumlah organisasi profesi kesehatan menolak adanya RUU Kesehatan Omnibus Law. Menurutnya mengancam kualitas pelayanan profesi tenaga kesehatan di Indonesia.

Ada dua poin penolakan, pertama,adalah lahirnya regulasi atau undang-undang harus mengikuti prosedur yang terjadi yaitu terbuka kepada masyarakat, proses Prolegnas terkesan sembunyi, tertutup dan terburu-buru, Transparansi dari pemerintah dapat membuat masyarakat tahu apa yang akan didorong dalam RUU Kesehatan Omnibus Law ini. 

Alasan kedua adanya penolakan ini karena pihaknya melihat upaya untuk jika dibebaskan tanpa kontrol dan memperhatikan mutu pada layanan kesehatan, maka akan jadi ancaman pada seluruh rakyat. taruhannya adalah keselamatan dan kesehatan, ada beberapa substansi lain penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi dan Surat Tanda Registrasi (STR). Pada dasarnya, STR seluruh tenaga kesehatan itu harus diregistrasi di konsil masing-masing. Dan seharusnya dilakukan evaluasi setiap lima tahun sekali. "Tetapi di dalam subtansi RUU kami membaca ada upaya untuk menjadikan STR ini berlaku seumur hidup. Bisa dibayangkan kalau tenaga kesehatan praktik tidak dievaluasi selama lima tahun, itu bagaimana mutunya dan RUU Omnibuslaw ini seperti dimungkinkannya masuk tenaga kesehatan asing, Semoga ini tidak dilanjutkan menjadi UU dan tidak sampai dibahas Prolegnas di DPR RI “, papar hadi

Ikhwan menyampaikan bahwa Rancangan Undang – undang (RUU) ini tidak hanya dinilai dari satu sisi saja, melainkan juga harus memperhatikan pertimbangan dari sisi pemerintah mengenai alasan hadirnya RUU Kesehatan Omnibus Law. Meskipun begitu, kami sebagai perwakilan dari rakyat memastikan bahwa DPRD Paser akan mendukung aksi yang dilakukan para tenaga kesehatan yang ada di Paser ini.( Humas_Jefri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAG

Dipost Oleh Dprdpaser

admin humas dprdpaser

Tinggalkan Komentar