images

DPRD kabupaten Paser setujui dua buah Raperda dengan beberapa catatan kepada Pemkab

tana Paser - DPRD Kabupaten Paser menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Terhadap Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah di ruang rapat Paripurna baling seleloi DPRD Paser, 12/8/2021. Dalam Sambutannya Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi selaku pimpinan Rapat Mengatakan Bahwa Rapat Paripurna Ini merupakan tindak lanjut dari' 1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser tanggal 19 Juli 2021; 2 . Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser tanggal 19 Juli 2021; 3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tanggal 9 Agustus 2021. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dibahas oleh Gabungan Komisi A Raperda DPRD Kabupaten Paser dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dibahas oleh Gabungan Komisi B Raperda DPRD Kabupaten Paser, ujar Yudi saat membacakan sambutannya. Diwaktu yang sama Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Gabungan Komisi A Raperda DPRD Kabupaten Paser yakni dari yairus pawe dari Komisi 1 untuk menyampaikan beberapa catatan dalam bentuk rekomendasi, Menurut yairus pawe , Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 oleh Bupati Paser kepada DPRD Kabupaten Paser pada tanggal 19 Juli 2021 terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 69 Ayat 1 bahwa tujuan penyampaian Raperda tentang RPJMD adalah untuk dilakukan pembahasan dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD Kabupaten Paser dan Bupati Paser. Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Paser dengan Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Paser di bawah koordinasi Bappeda Litbang dan beberapa perangkat daerah tertentu. Pembahasan dengan Tim Penyusun terkait penyempurnaan terhadap rancangan awal RPJMD, dimana rancangan awal RPJMD ini sebelumnya juga sudah dibahas dengan DPRD, dan sudah dilakukan penajaman dan penyelarasan melalui kegiatan Musrenbang RPJMD. Sedangkan pembahasan dengan beberapa perangkat daerah tertentu terkait keselarasan Rancangan Akhir RPJMD dengan rancangan Renstra Perangkat daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda Litbang Kabupaten Paser. Dan pada hari ini Kamis tanggal 12 Agustus 2021 kita melaksanakan Rapat Paripurna Penandatanganan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Paser dengan Bupati Paser terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.  Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut: 1. Terkait rencana Pemerintah Kabupaten Paser melakukan Pinjaman daerah sebesar 600 Milyar rupiah untuk pembangunan infrastruktur jalan, DPRD Kabupaten Paser meminta agar Program dan Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah tersebut harus sesuai dengan Dokumen Perencanaan Daerah. 2. Terkait program prioritas untuk Peningkatan Kesejahteraan pegawai tidak tetap/tenaga honorer khususnya Guru, DPRD Kabupaten Paser meminta agar standar gaji Guru PTT dapat dinaikkan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 3. Terkait program prioritas BPJS Gratis bagi warga kurang mampu, DPRD Kabupaten Paser meminta agar nomenklatur ini dapat diperbaiki, tidak hanya bagi warga kurang mampu, tetapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Paser, hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk memberikan pemerataan terhadap akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Paser. 4. Terkait program prioritas untuk menempatkan pariwisata sebagai andalan ekonomi kreatif, DPRD Kabupaten Paser meminta agar dalam pengembangannya untuk fokus membangun 1 (satu) destinasi wisata sampai tuntas baru beralih pada destinasi wisata yang lain, dengan fasilitas sarana dan prasarana, serta akses infrastruktur yang baik, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai sumber Penerimaan PAD. 5. Terkait program prioritas untuk Rehabilitasi Rumah Warga kurang mampu, DPRD Kabupaten Paser meminta agar ada penetapan kriteria warga masyarakat, sebagai target sasaran yang bisa mendapatkan program tersebut. 6. Terkait program prioritas untuk Peningkatan Infrastruktur jalan yang berkualitas, khususnya yang akan dibiayai melalui pinjaman daerah, DPRD Kabupaten Paser meminta agar Pihak ke-3 yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan insfrastruktur jalan tersebut harus benar-benar memiliki kredibilitas dengan kualifikasi yang telah dipertimbangkan, dan mengedepankan azas efisiensi dan efektifitas, serta berorientasi pada kualitas pekerjaan. 7. Terkait program prioritas untuk Seragam Sekolah Gratis, DPRD Kabupaten Paser meminta agar teknis penyalurannya dapat dilakukan pada awal tahun ajaran baru. 8. Terkait terjadinya banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Paser yang menimpa daerah kawasan pertanian, DPRD Kabupaten Paser meminta agar dialokasikan anggaran yang cukup untuk Program Pengendalian Banjir. 9. Terkait kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (Replanting), DPRD Kabupaten Paser meminta agar pembiayaannya tidak hanya menunggu kucuran dana dari Badan Layanan Umum-Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS) Kementerian Keuangan RI, dimana pembiayannya sebagian besar baru menyentuh eks kebun plasma saja, tetapi dapat juga dialokasikan dari APBD Kabupaten Paser dalam bentuk bantuan bibit sawit unggul bersertifikat dan kegiatan pembinaan untuk pekebun swadaya, agar kebun sawit rakyat ini kedepan dapat memperoleh Sertifikat Sawit Berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dalam rangka untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia dengan berpatisipasi dalam program pengurangan emisi karbon, karena Sertifikat ISPO ini bersifat wajib dan menjadi prasyarat mutlak ekspor CPO ke luar negeri. 10. Disamping itu kedepan program Peremajaan Sawit Rakyat juga memerlukan syarat berupa Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) bagi pekebun swadaya, DPRD Kabupaten Paser meminta agar dapat dialokasikan anggaran yang cukup untuk proses penerbitan STD-B, dalam rangka untuk keberhasilan program Peremajaan Sawit Rakyat.  11. Untuk mendukung kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) baru yang direncanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), DPRD Kabupaten Paser meminta agar Pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan kawasan Food Estate atau “Perkampungan Industri Pangan” yang merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian dan dilakukan secara terpadu mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas. 12. Terkait program prioritas untuk menjadikan Pertanian sebagai sektor Andalan Kabupaten, DPRD Kabupaten Paser meminta agar Pemerintah Daerah dapat menambahkan alokasi anggaran untuk identifikasi CP-CL (calon petani dan calon lahan) pada Program Cetak Sawah, dalam rangka untuk identifikasi calon penerima manfaat, dalam hal ini Kelompok Tani, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran. 13. Terkait Strategi Pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian (agro industri) dan Pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industri berbasis kelapa sawit, DPRD Kabupaten Paser meminta agar Pemerintah daerah untuk melakukan kajian awal terlebih dahulu, agar program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. 14. Sehubungan dengan sangat besarnya biaya yang digunakan untuk menuntaskan masalah kesenjangan pembangunan infrastruktur wilayah kecamatan, maka Pemerintah Kabupaten Paser perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan pihak swasta dalam rangka untuk sharing pembiayaan pembangunan daerah, sehingga target capaian kinerja dan kerangka pendanaan dapat terealisasi. 15. Perlunya ketaatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20% dari luas kota. Hal ini dikarenakan belum padunya rencana pembangunan di beberapa sektor, seperti pembangunan pemukiman transmigrasi, kawasan pariwisata, perdagangan dan industri. 16. Diharapkan agar data-data pendukung pada analisis bidang kesehatan agar dilakukan pencermatan, sehingga diharapkan dengan data yang akurat bisa memudahkan penuntasan permasalahan bidang kesehatan. 17. Terkait sektor Pendidikan diharapkan agar memperhatikan strategi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target angka harapan lama sekolah tuntas wajar 12 tahun pada tahun 2024. 18. Terkait pengembangan Pendidikan Karakter perlu dijabarkan secara spesifik pada rencana strategis perangkat daerah, sehingga hal ini dapat diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya kepada Bupati Paser dapat segera melaksanakan proses berikutnya, yaitu proses Evaluasi dari Gubernur Kalimantan Timur, sebelum dilakukannya Penetapan Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 menjadi PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG RPJMD KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026. Kami sangat berharap agar RPJMD yang telah ditetapkan nantinya menjadi Peraturan Daerah, dapat digunakan sebagai instrumen dalam melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Paser, marilah kita eratkan persatuan di antara kita, dan dapat mewujudkan Visi yang dibawa oleh Bupati dan Wakil Bupati Paser Terpilih Periode 2021-2024, yaitu Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan untuk selalu melimpahkan Rahmat dan Berkah-Nya bagi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser. Ujar yairus usai membaca langkah langkah rekomendasi. Dipenghujung acara ditandai dengan ditanda tangani Naskah Persetujuan antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun Anggara 2021-2026, Dalam kesempatan ini unsur Pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Paser bersama-sama menandatangani Naskah Persetujuan. Dengan disaksikan Anggota DPRD dalam jumlah quorum, unsur forkopimda, serta Pejabat Administrasi di lingkungkungan Pemkab Paser dalam jumlah terbatas yang menyesuaikan anjuran Protokol Kesehatan. Kemudian Hendra Wahyudi atas nama Pimpinan mengucapkan terimakasih Kepada Gabungan Komisi A dan Gabungan Komisi B Raperda DPRD Kabupaten Paser yang telah membahas 2 (Dua) Buah Raperda Kabupaten Paser sehingga menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan dan hadirin yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna ini dari awal sampai akhir, sehingga acara ini berjalan dengan tertib dan lancar. Di usai paripurna Wakil Bupati menanggapi terkait beberapa rekomendasi yang di sampaikan DPRD Paser. Menurut Syarifah " Semua masukan dan saran yang telah disampaikan oleh DPRD insya Allah akan kami perhatikan dan kita bahas dan sesuaikan dengan anggaran, apa yang menjadi catatan DPRD tadi, Insya Allah sudah masuk didalam perencanaan dan pembahasan kita, tandas masyitah. (humasisma)


TAG

Tinggalkan Komentar