• images

    DPRD Paser gelar Paripurna penetapan perubahan tatib

    Penetapan peraturan DPRD tentang perubahan atas peraturan DPRD kab.paser nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah

    Tana Paser - Dengan adanya usulan perubahan tata tertib yang diajukan oleh beberapa Anggota DPRD Paser melalui surat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Paser, yang kemudian melalui Rapat Paripurna sebelumnya dibentuklah Tim Panitia Khusus (Tim Pansus) untuk membahas perubahan atas peraturan DPRD Paser no 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa pekan lalu.

    Dan sebelum diparipurnakan, Tim Pansus telah melakukan Rapat Internal pembahasan intensif terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Paser tentang Tata Tertib DPRD pada tanggal 7/8. Dan setelah menemukan kesepakatan akhirnya melalui Rapat Paripurna Internal DPRD Paser menetapkan perubahan atas peraturan DPRD Paser no 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, di ruang Rapat Baling seloloi pada, jumat 17/9.

    Rapat Paripurna dipimpin Langsung oleh Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, ST, di dampingi Wakil Ketua H. Abdullah, SE, Sekretaris DPRD Paser Boy Susanto dan di hadiri sejumlah Anggota DPRD Paser lainya.

    Pada kesempatan tersebut M. Saleh, ST selaku juru bicara Tim Pansus menyampaikan Beberapa hal yang Yaitu Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Paser dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas atas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.

    Politisi Partai PDIP ini juga menjelaskan Beberapa point yang menjadi kesepakatan dan yang penting terkait pembagian Pembidangan masing-masing Komisi disesuaikan dengan kewenangan dan hubungan kerja Komisi I (Bidang Pemerintahan dan hukum) meliputi Sekretariat Daerah, Hukum dan Perundang-Undangan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perumda Prima Jaya Taka, Perumda Air Minum Tirta Kandilo, Badan Pertanahan Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, Perumda Air Minum Tirta Kandilo dipindah dari Komisi III dan masuk menjadi urusan komisi I, dikarenakan satu rumpun urusan dengan perusahaan umum daerah yang menjadi kewenangan komisi I.

    Untuk Komisi II (Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kesehjateraan Rakyat) meliputi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Periwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, , Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pemadam Kebakaran, Perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan dipindah dari Komisi III dan masuk menjadi urusan komisi II, dikarenakan merupakan rumpun urusan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangan komisi II. Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pemadam Kebakaran ditetapkan menjadi tambahan urusan yang ditangani oleh Komisi II, dikarenakan kedua dinas tersebut masuk dalam rumpun urusan kesehjateraan rakyat.

    Sedangkan Komisi III (Bidang Pembangunan) meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang , Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PLN.

    Saleh menegaskan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang baru saja kita tetapkan sebagai dasar dalam pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD, sesuai dengan ketentuan tersebut diatas bahwa Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD mulai berlaku sejak diundangkan, ucap saleh ( HumasRyan)


    TAG

    Tinggalkan Komentar