images

DPRD Sampaikan Beberapa Rekomendasi saat Rapat Paripurna penyampaian keputusan DPRD terhadap LKPJ Bupati TA 2021.


TANA PASER. DPRD Paser menggelar sidang Paripurna dalam agenda penyampaian Keputusan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Paser Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Paser Tahun Anggaran 2021, Senin 25/04/2022.

Rapat di pimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi , bersama Wakil Bupati Paser Syarifah Masyitah, unsur Forkopimda Tana Paser, para Wakil Ketua DPRD Paser serta para anggota DPRD Paser dan perwakilan OPD terkait.

Dalam Pidatonya Hendra Wahyudi mengatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai gambaran kinerja tahunan atas implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser dan pengendaliannya yang ditunjang oleh seluruh stakeholders.

" Adapun ruang lingkup LKPJ Bupati Paser Tahun 2021 mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, serta hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.

Sebagaimana diketahui bahwa LKPJ Bupati Paser Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, yang merupakan Masa Transisi dari periode Bupati dan Wakil Bupati Paser sebelumnya Tahun 2016-2021.

Namun demikian berdasarkan ketentuan yang ada Tahun 2021 merupakan tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Paser terpilih Tahun 2021-2026
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Unsur Penyelenggara Pemerintahan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki 3 fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD salah satunya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang keseluruhan hasil kerja itu sendiri tertuang dalam LKPJ.

DPRD dalam melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Paser Tahun Anggaran 2021 sebagai media evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk mengharmonisasikan hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan fungsinya masing-masing menuju Kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera " Pungkas Ketua DPRD Paser.

Diwaktu yang sama Eva Sanjaya mewakili badan Anggaran DPRD Paser membacakan beberapa rekomendasi DPRD Paser terhadap LKPJ Bupati Paser, diantaranya :

1) Terkait masih belum selarasnya Indikator dan Target Kinerja Program antara dokumen LKPJ Bupati Paser TA. 2021 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk segera melakukan sinkronisasi.

2). Terkait dengan banyaknya ketidaksesuaian target dan realisasi kinerja pada dokumen LKPJ Bupati Paser TA. 2021 dengan target dan realisasi kinerja yang disampaikan oleh beberapa perangkat daerah, DPRD Kabupaten Paser meminta Kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Penyusun LKPJ Bupati Paser agar kedepannya lebih cermat dan lebih teliti dalam melakukan penyusunan dokumen tersebut, sehingga sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser Dokumen LKPj Bupati Paser benar-benar tepat dan selaras antara data target dan capaian kinerja OPD dengan data yang diolah oleh Tim penyusun Dokumen LKPj.

3.) Memperhatikan Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 sebesar Rp. 165.495.630.000,- dimana realisasi capaiannnya sebesar Rp. 270.145.145.588,91 atau 163,23%. Jika dibandingkan dengan Capaian Kinerja PAD Tahun sebelumnya sebesar Rp. 173.281.262.390,79 maka seharusnya dalam menetapkan target Kinerja PAD Tahun 2021 lebih tinggi dari Capaian Kinerja Tahun sebelumnya. Dengan data tersebut diatas maka Capaian Kinerja PAD tahun 2021 belum dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, sekalipun persentase capaiannya melebihi 100%.

3). Terkait masih adanya potensi-potensi pendapatan pajak daerah yang belum dimaksimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak Reklame, DPRD kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah daerah untuk melakukan upaya maksimal, sehingga dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4). Terkait dengan rendahnya target pendapatan dari Pajak Sarang Buruk Walet dari tahun ke tahun, DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

5). Terkait dengan jumlah pungutan pajak warung dan rumah makan yang nilainya sama dengan pajak restoran, DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengkajian kembali terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah agar jumlah pajak yang ditetapkan dapat lebih proporsional dan memenuhi rasa keadilan.

6). Terkait dengan masih ditemukannya kembali sisa dana yang sangat besar pada Belanja Pegawai di beberapa Perangkat Daerah, DPRD Kabupaten Paser meminta Kepada Pemerintah Daerah melalui kepala perangkat daerah untuk benar-benar mencermati dan menghitung kebutuhan belanja pegawai, sehingga kedepan tidak terjadi lagi Sisa Anggaran yang sangat besar pada pos belanja ini.


7). Terkait dengan pemberian dana hibah melalui Dinas Pendidikan terhadap beberapa sekolah, dimana masih dijumpai adanya beberapa sekolah yang sudah mapan, tetapi masih mendapatkan dana hibah yang relatif besar, DPRD Kabupaten Paser meminta Kepada Pemerintah Daerah untuk lebih teliti dan cermat lagi dalam mengakomodir sekolah-sekolah yang layak dan pantas untuk mendapatkan dana hibah.


8). terkait dengan tidak berfungsinya 4 unit videotron yang berada di beberapa titik di Kabupaten Paser, DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah Daerah melalui dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkrit dalam menyikapi kondisi ini. (Humas_Isma)


9). Terkait masih banyaknya permasalahan-permasalahan dalam tata kelola pasar dan adanya oknum yang memungut retribusi terkait penggunaan lapak di beberapa Pasar diluar dari kewenangan dinas terkait, maka DPRD Paser meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser untuk menindak tegas oknum dimaksud.

10). Terkait Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot yang hampir setiap tahun selalu saja dikeluhkan oleh Masyarakat terutama kurang profesionalnya tenaga medis, perawat, dokter, bagian administrasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perawat dan dokter tunggu pada Instalasi Gawat Darurat (IGD), maka DPRD Kabupaten Paser memberikan saran dan arahan agar dalam penanganan keluhan masyarakat (handling complaint) benar-benar dilakukan dengan baik dan professional, sehingga kedepan tidak ada lagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot.

11). Terkait Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Paser yang dirasakan belum optimal, dimana masih terjadi keterlambatan proses pengadaan Barang dan Jasa di beberapa perangkat daerah, DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan hal ini dengan beberapa pihak terkait, sehingga permasalahan ini tidak terjadi lagi pada proses pengadaan Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2022, mengingat saat ini sudah memasuki Triwulan ke-2, dan hal ini juga dimaksudkan agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran, serta meningkatkan kualitas pekerjaan, ucap Eva Sanjaya.( Humas_ISMA)


TAG

Tinggalkan Komentar