images

Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Batubara , Apa Solusinya

Tana Paser , Komisi III DPRD Kabupaten Paser Melakukan Kunjungan Kerja Ke Dirgen Minerba Di Jakarta Terkait Dampak Lingkungan Yang diakibatkan Perusahan Tambang dan Langkah Langkah Yang Diambil Pemerintah Pusat,Rabu 21/09/22 Ahmad Rafi’i Ditemui usai Rapat Mengatakan Dalam hal ini pemerintah daerah sangat perlu Melakukan Pengawasan dalam mengawasi dan menindak tegas perusahaan batubara yang terindikasi kuat melanggar hak asasi manusia (HAM) dan aturan Oprasional Tambang. Sehingga, perusahaan tambang batubara tidak merasa leluasa beroperasi.Kata Rafi’i Beropasinya Perusahaan Tambang tersebut terjadi sejak 1980-an hingga kini adalah nyata dan bukan kasat mata. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak pernah berupaya menemukan perusahaan tambang untuk dimintai pertanggung jawabanya. Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batubara di sepanjang Aliran DAS Air Kabupaten Paser Khusunya, “indikasi pencemaran batubara dan kerusakan DAS Air bagaimana pelaksanaan izin, apakah sesuai Amdal, RPL dan RKL? Kalau sesuai, mengapa batubara sampai di muara? Apakah karena kolam pengendapan tidak baik atau kesengajaan? Mengapa terjadi sendimentasi atau pendangkalan DAS Air”Kata Rafi’i Sparing alat adalah pemantauan kualitas air Pada Endapan sedimen Air limbah itu wajib dipasang, tss limbah harus dibawah 200 harus membangun steril pon di beberapa sedimen untuk mengurangi kadar air yg keluar . harus melakukan pemantauan dari hulu dan hilir agar memastikan kualitas air nya yang dbuang ke masyarakat sudah sesuai kelas nya aman di masyarakat “ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Para Perusahaan Tambang yang ada di Kabupaten Paser seperti Perbaukan Aliran DAS ,lubang bekas tambang tidak direklamasi, kerusakan kawasan hutan, kewajiban membayar jaminan reklamasi dan jaminan paska tambang yang tidak dipenuhi juga terkesan dibiarkan. Bahkan, masalah izin terindikasi masuk kawasan hutan konservasi dan lindung Perlu ditinjau Kembali”Kata politisi Partai Nasdem itu Setidaknya, IUP tambang batubara terindikasi masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang tidak jelas tindak lanjutnya Serta Penyelewengan Ijin yang tidak ada didalamnya ijin Pertambangan . “Misalnya, IUP terindikasi masuk hutan konservasi, apakah dicabut. Begitu pula IUP terindikasi masuk hutan lindung, khususnya IUP operasi dan produksi,IUP Perkebunan tapi operasi dan produksi dilapangan malah pertambangan bisa jadi sudah berproduksi, kendati belum punya izin pinjam pakai kawasan tersebut. Kalau sudah produksi, tapi belum punya izin pinjam pakai kawasan,dan Ada beberapa praktik2 ilegal yg tupak tindih seolah2 legal tentunya itu adalah pelanggaran aturan,”Jelasnya Data perusahaan tambang batubara Yang ada dikabupaten Paser yang menunaikan kewajiban membayar jaminan reklamasi dan akibat paska tambang. Yakni PT Kideko,PT KCI ,PT BSS dsb perusahaan tambang Wajib membayar jaminan reklamasi dan akibat paska tambang. Padahal kewajiban itu diatur UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Belum lagi mengenai kewajiban melakukan reklamasi dan paska tambang, sambungnya Hak atas lingkungan yang sehat dan baik tertuang dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 Ayat (3) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 65 Ayat (1) UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Kita akan tegas karena banyak masyarakat yg terlibat yang melalui jalan itu selain jalan produksi karena ga selamanya jalan itu di lalui,Kami juga mempertanyakan CSR dari perusahaan yg beroperasi di kab paser”Tutup Rafi’i Kunjungan Tersebut Dihadiri Oleh Anggota DPRD Dari Komisi III yaitu Ahmad Rafii , Budi santoso , dan Fathur Rahman Anggota Komisi III itu disambut langsung oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara : Sunindyo Suryo Herdadi,Koordinator Perlindungan Lingkungan : Tyas Nurcahyani. (humasfadyl)


TAG

Tinggalkan Komentar