• images

    Komisi Gabungan DPRD Paser kunjungan kerja Ke DPRD Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

    Komisi Gabungan DPRD Paser 9/1/2020 melakukan kunjungan kerja Ke Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atau lebih dikenal dengan martapura, Tim Rombongan Diterima Ahmad rizani selaku wakil ketua Dprd Kabupaten Banjar dan ketua komisi 4 pak sarwani beserta Anggota Komisi 4 Muhammad Zaini. Adapun maksud kunjungan ingin mencari informasi mengenai E Planning dan E-Budgeting APBD. mengingat program kementrian dalam negeri yang telah mengintegrasikan e-planning dan e budgeting sebagai upaya peng singkronisasi antara kebijakan dan program nasional agar lebih mudah diakses dan transparan. Diawal pertemuan Ahmad Rizani menceritakan sedikit Gambaran Tentang Kabupaten Banjar yang terkena dampak positip imbasnya dari perpindahan pusat Pemerintahan Provinsi Kalsel Ke Kota Banjar baru yang mana sebelumnya Berpusat di Banjarmasin. Adapun Komisi Gabungan DPRD yang melakukan Kunjungan Kerja diantaranya, Hamransyah, SH dari Komisi 1 sebagai Ketua Rombongan Gabungan Komisi, M. Jarnawi, M. Faturahman ST, Sabilar Rusdi, Umar, Arlina, Elly Ermayanti, Sutarno, Lamaluddin, Rahmadi, Sri Nordianti, serta Aspiana. " sekarang lagi ngetrend E planning dan e-budgeting, sudah diterapkankah di kabupaten Banjar ini atau belum, seandainya sudah diterapkan sudah berapa tahun diterapkan, karena di Kabupaten Paser Baru tahun 2021 e-planning dan e Budgeting itu murni dilakukan. karena tahun 2020 mungkin sebagai masa transisi dari manual ke e planning dan e budgeting tersebut, sebenarnya sudah mulai dilakukan tapi tidak murni sepenuhnya dilakukan di kabupaten paser ,, ungkap Hamransyah menanyakan. " Untuk dikabupaten Banjar Kami sampai tahun ini belum meng implementasikan e-planning dan e-budgeting, jadi masih tidak terkoneksi langsung dengan kita tapi tahun ini lagi dipersiapkan termasuk juga sistem informasinya juga agar DPRD juga bisa mengakses sejauh mana pelaksanaan pelaksanaan baik perencanaan Anggara yang sudah terserap. Program ini sudah kami persiapkan disetiap Komisi terkait bagaimana fungsi Dewan ini sebagai bagian dari e planning dan e budgeting untuk menimalisir anggaran anggaran yang frogramnya berdasarkan keinginan keinginan SKPD. Tapi kita ingin program itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat,, ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar yang merupakan Politisi Partai Nasdem. " dari pemaparan Bapak Kami dapat mengambil kesimpulan bahwa Kabupaten Paser dan Kabupaten Banjar sama sama belum melaksanakan program e planning dan e budgeting, tapi kedepannya bagaimana arah kita itu jelas, kemudian dari paparan pak Rizani tadi kami yakin kedepan jangan sampai teman2 di DPRD melewatkan hal hal yang penting di gedung DPRD itu. Apalagi e planning dan e budgeting itu nanti jika sudah diterapkan, tidak ada lagi yang masuk belakangan atau nyelonong jadi memang sudah harus direncanakan sejak awal. Pungkas Hamransyah. Berhubung jarak tempuh Kabupaten Banjar dengan Kantor Bappeda Provinsi Kalsel sangatlah dekat Tim Komisi Gabungan DPRD Paser Tidak mau melewatkan kesempatan emas itu, yakni bertanya ke Nara Sumbernya langsung Terkait e - planning dan e budgeting ke Bappeda Provinsi Kalsel. Yang mana segala Data Data Sudah pasti lengkap. Adapun pertemuannya di laksanakan di Ruang Rapat Kantor bapedda Kalsel, Tim rombongan Komisi Gabungan DPRD Paser Di terima dengan Penuh kebahagiaan oleh ibu Rahmiyanti kabid P2E Bappeda Kalsel yang diberi Mandat oleh pimpinannya yang sedang berhalangan hadir karena keluar kota untuk Menerima sekaligus Meminpin Rapat, Juga di dampingi pak farezi indra kashougi s.kom kasubag perencanaan dan pelaporan. " terkait sistem informasi e-planning dan e-budgeting, memang terkait itu di beberapa di kabupaten kota ada yang menggunakan e planning yang dikembangkan oleh BPKP seperti kabupaten banjar, tanah laut, barito kuala, tanah bumbu semua itu menggunakan e planning yang di kembangkan oleh BPKP. Ada juga yang mengembangkan sendiri e planning nya seperti Hulu Sungai Tengah kemudian Provinsi, Tapin, Banjarbaru, termasuk Banjarmasin juga mengembangkan sendiri. Jadi ada terbagi dua yaitu menggunakan e-planning yang dikembangkan oleh BPKP dan ada e-planning yang di kembangkan sendiri. Yang di maksud mengembangkan sendiri disini kami menggunakan Tim IT sendiri, kami disini menghadirkan Tenaga ahli dalam bidang IT yang berkompeten untuk mengelola sendiri sesuai dengan keinginan kami. jadi Apliasi nya kami membuat sendiri, dan kami tidak menggunakan Aplikasi yang di buat BPKP, diindonesia itu bermacam macam ada yang dibuat oleh BPKP dan juga membuat sendiri.
    BPKP sekarang coba mengembangkan Sincan atau sistem informasi perencanaan, di seluruh indonesia banyak yang menggunakan Sincan BPKP cuma ternyata ketika harus mengintegrasikan dengan SIPD atau Sistem informasi pemerintah daerah, nusantara, teman teman yang menggunakan Sincan sebagian besar belum terintegrasi, jadi tidak ada aturan yang pasti kita untuk mengikuti BPkP Artinya tidak ada kewajiban. " terima kasih atas informasi yang berharga ini.. Sekembalinya kami nanti Ke Kabupaten Paser kami akan mengajak kepada Komisi yang terkait mengenai e planning ini untuk duduk bersama Bappeda untuk membicarakan e planning sebelum memasuki e budgeting yang akan dimulai bulan juni nanti jadi yang terpenting di e planning nya, karena di antara e planning e budgeting ialah bagaimana cara meng integrasikan supaya nanti pada saat e budgeting tidak ada lagi yang ketinggalan, jadi nanti pada saat mengkomunikasikan dengan dinas yang terkait, kita harus memisahkan dulu yang mana e planning dan e budgeting supaya pas saat nanti teman teman memanggil sudah selesai ngga ini, aplikasi mana nih yang di buat? Yang di buat Bpkp atau yang di buat sendiri? Jadi nanti masuk RKPD Pokir2 itu semua baru di copy Paste KUA PPAS. Dan sebelum dibahan KUA PPAS itu bila perlu bahas dulu RKPD " tutur Hamransyah.(humasisma)
     

    TAG , , ,

    Tinggalkan Komentar