• images

    Komisi I inginkan kejelasan misi ke-2 RPJMD Paser Mas

    Selasa (11/05), Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser H.Hendrawan Putra, ST beserta anggota Komisi I Muhamad Saleh, ST dan Hamransyah, SH mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari BAPPEDALITBANG Kabupaten Paser tentang Pembahasan Terkait Misi 2 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Paser. Pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris BAPPEDALITBANG Dr. Soraya JA, Kasubag Program BAPPEDALITBANG Budi Sumarsono, S.Sos, Kasubid Pemerintahan dan Aparatur Eko Arisyandi, S.IP, M.Si, Kabid Litbang Syarif Fuadi Fauzi, S.Pt, MP, dan Kasubid Sosial dan Pemerintahan Agustin Aryatie, S.E secara khusus membahas 9 Program Prioritas terutama poin 4 dan 9 diantaranya tentang Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer, Insentif Ketua RT, Insentif Guru Ngaji dan Imam/Kaum Masjid serta Meningkatkan Anggaran Desa. “Dalam 9 Program Prioritas ada masalah terkait poin 4 tentang kesejahteraan PTT, dalam menganalisa permasalahan ini kami menemukan kondisi bahwa manajemen SDM kita masih belum baik, tapi disisi lain ada materi terkait dengan pengelolaan PTT yang terkesan seperti kami lebih mengakomodir kebutuhan PTT”, kata Budi Sumarsono. “Saat rapat Internal kemarin, kami juga sempat mempertanyakan tentang permasalahan meningkatkan kesejahteraan PTT ini, terutama tentang konsep mensejahterakan tersebut dengan cara apa, apakah dengan meningkatkan insentif atau cara yang lain. Sementara disatu sisi belanja pegawai kita sudah terlalu tinggi”, sambut Hendrawan. Budi Sumarsono juga menegaskan bahwa “dalam Konsep Tata Kelola Pemerintahan mestilah kita juga berfikir dari regulasi yang mendasari, bahwa PTT dalam konsep ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah tidak ada lagi, mungkin dalam proses peralihannya menjadi ASN itulah nanti arah manajemen SDM kita kembangkan kesana, karena dengan demikian pun sebenarnya kita bisa meningkatkan kesejahteraan PTT, tetapi mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan itu harus berdasarkan dengan regulasi yang ada”. “Kira-kira nanti akan menjurus kearah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), karena manajemen ASN itu yang dikenal adalah PNS dan PPPK”, tambah Budi. “Kemudian terkait dengan Program Prioritas Bupati untuk meningkatkan insentif ketua RT akan dialokasikan didalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) masing-masing desa, sementara untuk kelurahan masih belum ada kejelasan karena besaran insentif atau operasional belum pernah dirumuskan secara baku baik dalam bentuk Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati”, ucap Budi. Diakhir rapat Hendrawan mengatakan bahwa “Setelah libur hari raya kami dari Komisi I akan kembali menggelar rapat lanjutan mengenai Pembahasan Terkait Misi 2 RPJMD ini agar pada rapat berikutnya kita sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan bersama”.(humasarnanda)


    TAG

    Tinggalkan Komentar