images

KOMISI I KEMBALI MENGGELAR RDP TERKAIT KEPEMILIKAN LAHAN ATAS TANAH DI KAMPUNG ADAT SAMBU YANG BERADA DI DESA RANTAU PANJANG

TANA PASER- Surat permintaan Hearing pada tanggal 05 April 2021tentang Surat Permohonan Hearing dari Ahli Waris Andrea Guru Lapoe terkait kepemilikan lahan atas tanah ulayat adat Sambu yang berada di Desa Rantau Panjang,Surat Permohonan Tersebut menjadi dasar Komisi I DPRD Kabupaten Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kamis,(12-08-2021) Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab.Paser Rapat tersebut di pimpin Hendrawan Putra selaku Ketua Komisi I dan di dampingi anggota Komisi I Aji Muhammad Jarnawi,Hamransyah,dan M.Saleh, turut hadir Camat Tanah Grogot ,Staf Perwakilan dari BPN,Perwakilan Dinas PUTR,Bagian Hukum Setda ,Kades Rantau Panjang dan Perwakilan Dari Ahli Waris Andrea Guru Lapoe Hendrawan Mengatakan Sesuai Dengan Badan Musyawarah tanggal 19 Tahun 2021 Tanggal 9 Agustus 2021 Maka Hari ini telah melaksanakan RDP tentang kepemilikan lahan atas tanah ulayat adat Sambu yang berada di Desa Rantau Panjang. permasalah lahan ini sudah lama dan penyelesaian ini sudah melalui Pengadilan Adat tetapi Belum ada Titik Temu Hingga Sampai Saat ini maka dari itu Pemohon hearing dilayangkan kepada DPRD Kab. Paser yaitu pihak Ahli Waris Andrea Guru Lapoe H.Masran Selaku Ahli Waris Andrea Guru Lapoe Mengatakan "Kami Sangat Berharap Kepada Komisi I DPRD Kabupaten Paser persoalan ini segera selesai dan tidak berlarut-larut,Dikarenakan Makin Banyak Orang Orang yang merasa Menjadi Pemilik dari Lahan Tanah Di Kampung Adat Sambu Tersebut yang menurut kami sesuai surat yang kami miliki hak sebagai mana hak milik kami,oleh karena itui kami memohon kePada DPRD agar dapat memediasi agar menjadi titik temu dalam Masalah ini ujar H.Masran Jarnawi Anggota DPRD Juga sebagai Sultan Paser memberikan pandangan bahwa kita harus mengadakan Musyawarah Mufakat agar sama – sama mendapatkan titik temu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan Alhamdulilah telah ada kesepakatan dari pihak yang berkonflik dan setuju untuk melimpahkan Ke pihak Kesultanan Paser" Jarnawi berencana akan secepatnya menyelesaikan permasalahan ini dengan meminta pihak DPRD Paser untuk dapat memfasilitasi tempat bermusyawarah. Kata Jarnawi M.Saleh Menambahkan Permasalahan ini Sudah lama muncul sejak sebelum saya menjabat Menjadi anggota DPRD Kab Paser kami sudah Pernah Mendatangi Kementrian terkait Masalah ini Kembali Ke CA( Cagar Alam) Surat atau jenis apa pun diatas Tanah CA tidak berlaku apa lagi hanya sebatas surat Titah Kesultanan yang pada saat itu setahu saya tahun 2014 sudah tidak berlaku dan sebagai warga Negara Indonesia kita wajib mematuhi aturan yang berlaku,saya berharap seluruh ahli waris yang merasa mempunyai hak diatas tanah tersebut dapat menyelesaikan Masalah ini Dengan Musyawarah dan kekeluargaan Kata Saleh Hamransyah juga menjelaskan bahwa sebaiknya kita menyelesaikan secara kepala dingin dan duduk bersama karena ini sudah berlarut – larut dan tak kunjung mendapat kan hasil.dalam rapat ini sangat jelas permasalahan Tapal Batas yang tidak Jelas, adanya sertifikat kepemilikan tetapi tidak bisa digunakan dan mengenai Kawasan Cagar Alam yang ada di desa Rantau Panjang tersebut banyak masyarakat yang ada di desa Rantaupanjang tersebut Mempunyai Sertifikat tetapi tidak bisa digunakan sebagai jaminan dikarenakan Desa Rantaupanjang Sebagian merupakan Kawasan Cagar Alam dan berpenghuni atau ada masyarakat yang tinggal dsana M.Rizki Rivani Daroi BPN Mengatakan Tentang cagar alam bahwa seluruh kewenangan ada di Pemerintah Pusat, di Kab. Paser sendiri mulai Tahun 2002 sudah mengupayakan ada 13 desa dan beberapa Dusun yang ada di Kab. Paser agar dikeluarkan dari status Cagar Alam. Pada tahun 2016 dimana melakukan Tata Batas tetapi ada permintaan dari Pusat bahwa sebelum Tata batas harus mempunyai Dokumen Tata batas Sementara sampai saat ini belum ada kepastian dan kewenangan itu berada dipihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Kata Rizki Hendrawan menjelaskan Saya Berharap Pada Ppertemuan kali ini mendapatkan titik terang dan meminta kepada seluruh Pemerintah Terkait agar berkoordinasi dan saling membantu, terkait masalah agar dapat terselesaikan dengan Musyawarah Dan Mufakat ,Tutup Hendrawan. (humasfadyl)


TAG

Tinggalkan Komentar