images

Kunjungan kerja gabungan komisi DPRD Kab.Paser ke Komisi Aparatur Sipil Negara KASN

Kunjungan kerja gabungan komisi DPRD Kab.Paser ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dalam kunjungan ini hal yang ditanyakan yaitu tentang Undang - undang Republik Indonesia no.10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat 2 Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali persetujuan tertulis dari Menteri. dikarenakan kabupaten Paser akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. kunjungan di Komisi Aparatur Sipil Negara diketuai oleh Fadli imawan sebagai Wakil Ketua Dprd Kab.Paser turut hadir Hendrawan Putra, Ikhwan Antasari, Edwin Santoso,eva sanjaya,supian,saleh,dr.fahmi,Budi Santoso,Abdul Azis,Yairus Pawe,noverie,Basri, Ramli dan Ahmad Rafii, diterima langsung oleh komisioner yaitu Rudiarto Sumarwono, asisten komisioner Irwansyah dan Bona pardede. Rudi Sumarwono menjawab pertanyaan dari fadli imawan terkait pasal 71 ayat 2 yang mana mekanisme harus melalui izin tertulis dari menteri dalam negeri ini kuncinya, apabila dikabupaten paser melaksanakan mutasi bisa mengirimkan permohonan ke KASN sehingga kami dapat mengevaluasi dan seleksi administrasi yang tujuan kami adalah menghasilkan orang - orang yang benar benar mempunyai kompentensi,kualifikasi dan terbaik dalam jabatan tersebut.. untuk kondisi kabupaten paser beberapa waktu lalu bertepatan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan disepakati melakukan mutasi yang mana ada beberapa pejabat pensiun dan mengisi kekosongan jabatan tersebut,kASN juga mempunyai aplikasi sistem informasi Jabatan yang mana aplikasi ini bisa digunakan langsung untuk para ASN.ini juga berlaku tidak hanya jabatan struktural tetapi juga berlaku untuk jabatan fungsional.(humasjefri)

TAG ,

Tinggalkan Komentar