images

Kunjungan Kerja Komisi I ke Dinas Sumber Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda Jumat ( 25/06/2021) Di Ruang Rapat Lantai 3 Dinas ESDM Prov.Kaltim,H.Azwar Busra , ST, M.Si Selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara menyambut langsung kunjungan Komisi I DPRD Paser,dalam kesempatan ini Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi menyampaikan terimakasih dan tujuan maksud kedatangan dimana kunjungan ini ingin mempertanyakan izin pertambangan dan berkoordinasi terkait perizinan yang ada khususnya di Kab.Paser yang mana saat ini marak akan penambangan ilegal. H.hendrawan Putra pun menambahkan arahan terkait perizinan khususnya untuk penambangan illegal yang mana kab.paser saat ini tidak ada kewenangan mengenai hal tersebut,sebelum UU Nomor 23 Tahun 2014 seperti apa status izin yang ada di Kab.Paser dan apakah kegiatan penambangan dapat dilakukan oleh komanditer seperti Koperasi untuk status pengelolaan penambangan sampai mana.ucap hendra Pihak ESDM pun menyampaikan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mana pendelegasian perizinan serta perangkat daerah diserahkan ke Provinsi,dalam hal ini di sektor pertambangan terdapat 1404 IUP yang diserahkan dari kabupaten ke provinsi,serta terdapat sekitar 450 IUP operasi Produksi yang mana sekitar setengahnya yang aktif sampai saat ini di Provinsi Kalimantan Timur. di Kabupaten Paser terdapat 67 IUP Batubara yang sampai saat ini dengan status beragam,serta terdapat 30 IUP Mineral Non Logam dan Batuan.Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020,seluruh kewenangan provinsi ditarik ke pusat dalam hal ini semua IUP diserahkan ke pusat bersamaan dengan surat edaran Dirjen Minerba no. 1481/30.01/DJB/2020 yang berbunyi terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020,kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan minerba beralih ke pusat.jelas Busra. Hamransyah juga menambahkan dengan banyaknya penambangan diluar koridor khususnya di Kab. Paser dimana titik koordinat dengan actual penambangan yang dilakukan berbeda, agar diberikan penjelasan terkait pengawasan masalah penambangan illegal tersebut,Dari semua IUP yang terbit di kabupaten paser tidak dilanjutkan, dan iup yang tidak dilanjutkan seperti apa tindakan yang kami dari pihak Kab. Paser dapat lakukan menanggapi permasalahan seperti ini.ucap hamransyah. Terkait temuan penambangan diluar koridor akan langsung disampaikan ke pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian,dan Saat ini dinas ESDM khususnya Minerba telah melakukan pengambilan titik koordinat bersama pihak kepolisian dalam hal penambangan illegal berdasarkan surat bantuan tenaga ahli yang disampaikan oleh kepolisian,Sampai sekarang Dinas ESDM Provinsi masih menunggu terbitnya PP Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pusat. Untuk tambang yang ingin melakukan kegiatan diwajibkan menempatkan dana jaminan reklamasi dan Rencana Kerja Anggaran Biaya,Dalam hal izin penambangan untuk koperasi mempunyai kewajiban kewajiban yang sama dengan perusahaan lainnya yang harus dipenuhi terkait kegiatan penambangan serta Konsesi yang dapat ditambang adalah kawasan legal yang telah diperuntukkan dalam proses perizinan,dan Tidak ada standar perhitungan jamrek, sampai sekarang hanya berdasarkan acuan standar harga satuan yang telah ditentukan oleh setiap kabupaten/kota.tutur Busra. di akhir pertemuan,Hendrawan Putra Selaku Ketua Komisi I DPRD Paser berharap kedepan nya dengan adanya kunjungan kerja ini dapat menjadi refesensi untuk menyelesaikan masalah izin pertambangan yang ada di kab.paser,pertambangan ilegal yang sudah menjadi laporan masyarakat dan ini sudah jadi kewajiban kita,untuk pengawasan Pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap pertambangan ilegal masih lemah dan tidak terintegrasi."Kebijakan khusus pemerintah dirasa perlu dengan cara membentuk tim terpadu dalam rangka melakukan pengawasan secara terintegrasi," tutup Hendrawan Putra.(humasrian)


TAG

Tinggalkan Komentar