• images

    MEMINTA DUKUNGAN DPRD,FORUM GURU HONORER GTKNHK 35 PERJUANGKAN STATUS

    Tana Paser,( 26/04/2021 ) Forum Guru dan Tenaga Honorer Non Kategori usia tiga puluh lima ke atas ( GTK NHK 35+ ) berupaya agar guru dan tenaga kependidikan honorer dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) Jelang Penerimaan PNS dan PPPK,Hal itu di utarakan GTKNHK 35+ Melalui Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kab.Paser,RDP yang di Pimpin Oleh Wakil Ketua DPRD Kab.Paser Fadly Imawan dan Ketua Komisi II Ikhwan Antasari,beserta Anggota Komisi II DPRD kab.Paser Abdul Azis,SH , Yairus Pawe , H.Lamaluddin , Aspiana dan Sri Nordianti. Di Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser, Ketua GTKNHK 35+ Bahrul Ulum menyampaikan bahwa Kunjungan yang Ke Tiga Kali nya ini kembali ingin menyampaikan bahwa kami meminta dukungan kepada Anggota DPRD dan Pemerintah Kab.Paser,adapun tuntutan kami yaitu Pertama adalah mengangkat GTKNHK 35+ menjadi PNS ataupun PPPK Tanpa Tes melalui Keppred dan adapun yang kedua adalah membayar Gaji Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan di bawah Usia 35 tahun sesuai dengan UMK. RDP yang juga di hadiri Oleh Kepala Dinas Pendidikan Murhariyanto,Kepala BKPSDM Kab.Paser dan Forum PGRI ( Persatuan Guru Republik Indonesia ) Kab.Paser. Dalam kesempatan itu kepala Dinas Pendidikan Menyampaikan bahwa permasalahan Gaji Guru Kontrak,Guru Pengganti dan Guru Honorer semua seragam Rp.2,2 Juta,dan Tahun depan akan kita usulkan kenaikan menjadi Rp2,7 Juta.” Ucap Murhariyanto. Fadly Imawan pun menjelaskan bahwa semua tuntutan dan usulan dari teman – teman GTKNHK 35+ sudah di tindak lanjuti oleh pemerintah daerah dengan mengirimkan surat kepada KEMENPANRB,tapi sampai saat ini pun belum ada respon dari KEMENPANRB,pemerintah terkait pun juga sudah mengirimkan permohonan kepada KEMENPANRB,segala upaya sudah di laksanakan Pemerentah Daerah untuk mendukung dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari teman GTKNHK 35+,kita tinggal menunggu respon dari pusat,dan kami siap untuk mengawal,karena Kebijakan ini di Tangan Pemerintah Pusat,Daerah tidak berwenang. Anggota Komisi II Abdul Azis,SH pun menyampaikan bahwa kami dari Komisi II DPRD Paser sangat mendukung penuh perjuangan teman –teman GTKNHK 35+ dan siap mengawal keinginan teman- teman,kami secara politik telah memberikan rekomendasi ke jalur politik dan pemerintah pusat,memperjuangan kan tuntutan mereka melalui Komisi 10 DPR RI.kalo memang bisa di perjuangankan tidak ada salah nya kita harus membantu mereka agar terpenuhi keingan nya”ucap azis Di Akhir RDP ,Wakil Ketua DPRD Paser dan Komisi II DPRD Paser menyatakan Mendukung aspirasi para guru Tenaga Honorer Non Kategori Umur 35 tahun ke atas ( GTKNHK 35+ ) untuk di angkat melalui Keppres PNS atau opsi lain yang memungkinkan.(humasrian)


    TAG

    Tinggalkan Komentar