• images

    Pansus I kunjungan kerja ke DPRDSamarinda

    Samarinda - Jumat (10/9/2021) Panitia Khusus I DPRD Paser melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Samarinda, Katua Pansus I DPRD Paser, Abdul Aziz mengatakan tujuan kunker kali ini yakni untuk menambah referensi dalam penyusunan rancangan revisi peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan atau Corporate social responsibility (CSR).

     

    Pada kesempatan itu hadir juga anggota pansus I lain nya yaitu, Arlina, Ahmad Rafi'i, Sabilar Rusdi, Muhamad Saleh, Edwin Santoso, Umar, Hamransyah, dan Ellyermayanti. Aziz yang juga sebagai ketua pnsus I mangatakan kunjungan kerja di DPRD Kota Samarinda ini merupakan kunjungan yang keempat. Setelah sebelumnya rombongan telah melaksanakan agenda serupa di kantor DPRD lain nya. Karena pentingnya perda tersebut, maka diperlukan waktu yang cukup lumayan panjang untuk mengkaji perda tesebut Sehingga diperlukan banyak bahan dan masukan dari berbagai pihak salah satunya di DPRD Kota Samarinda.

     

    Mudahan sebelum kita finalkan peraturan daerah ini kita dapat masukkan dan bahan agar bisa melengkapi apa saja yang menjadi dan perlu kami tambahkan untuk perda ini,” ungkap Aziz. Aziz mengatakan Perda tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya sudah terbit pada tahun 2014, hanya saja perlu adanya revisi agar lebih baik untuk masyarakat di Paser. Pada kesempatan itu anggota Pansus I Hamransyah juga mengatakan "Kami melihat kota Samarinda merupakan daerah Perdagangan, tapi masih juga perusahaan kayu dan juga pertambangan. Ada sedikit kemiripan, meskipun di Paser lebih banyak perkebunan," ungkap Hamransyah.

     

    Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah yang menerima kunjungan tersebut menuturkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Samarinda langsung di bawah Dinas yang membidangi. Helmi mengakui dalam beberapa waktu terakhir Samarinda kerap kerap terjadi banjir dan longsor yang diakibatkan aktivitas tambang. ketika terjadi gangguan alam akibat aktivitas kegiatan tambang yang mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir, maka DPRD Kota Samarinda berinisiatif memanggil staeakholder dan Dinas pertambangan Provinsi untuk kita mintai tanggung jawab mereka berdasarkan zona masing-masing, lalu kita buatkan kesepakatan untuk mencari solusi penanganannya.(humasaldy)


    TAG

    Tinggalkan Komentar