• images

    Pansus II dengan OPD membahas Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya Ikan

    Tana Paser, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Paser mengadakan Rapat Dengar Pendapat lanjutan dengan OPD membahas Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya Ikan bertempat di ruang panyumbolum Kantor Sekretariat DPRD Kab. Paser, Selasa ( 8/06/2021 ) Dian Yuniarti selaku ketua Pansus II membuka rapat yang dihadiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kab. Paser yaitu Hendrawan putra, Budi Santoso, Ramlie S bakti, Basri M, Rahmadi dan Aspiana. Dari pihak pemerintahan daerah yang hadir yaitu Kepala Dinas Perikanan beserta jajarannya, Bagian Hukum Setda Kab. Paser, Bapeddalitbang, BKSDA, penyuluh Perikanan Pusat, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Hendrawan putra menyampaikan diawal pembahasan bahwa kelanjutan rapat ini meminta kepada dinas terkait ada beberapa masukan kepada DPRD apa saja yang menjadi tanggapan sehingga dibahas bersama – sama dan disetujui demi mendapatkan titik temu untuk persetujuan Raperda yang dibahas ini. Sadaruddin menjelaskan Pada dasarnya dinas perikanan ada beberapa tanggapan tentang Raperda Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan dari usulan kami ada empat poin yang mana Pasal 1 Poin 18 disebutkan Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh nelayan kecil dan nelayan buruh, dst, masukannya kecil dan nelayan buruh dihilangkan saja yang mana dipertimbangkan berdasarkan Kepmen KKP no. 14 tahun 2012 tentang kelembagaan pelaku usaha perikanan , Kelas KUB hanya terbagi atas kelas Pemula, Madya dan Utama tidak ada KUB kecil dan Besar. Tiga poin lain yaitu tentang Perlindungan nelayan dan pembudidaya Ikan diantaranya Sarana yaitu Keramba jarring apung sesuai kewenangan kabupaten pada budidaya air tawar. Pemberian Jaminann Kepastian usaha yang mana harus diciptakannya kondisi yang menghasilkan diganti dengan komuditas perikanan mengingat produk Perikanan tidak hanya ikan tetapi juga ada rumput Laut khususnya tambak dan yang terakhir dalam poin Fasilitasi Jaminan resiko tidak hanya penangkapan Ikan namun ditambahkan Pembudidaya Ikan yang mana bisa ditambahkan Pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan ( BPAN ) kepada nelayan kecil. Budi Santoso mengatakan jangan sampai Perda yang disahkan nantinya ini tidak menjadi Solusi untuk masyarakat, Kami disini mencoba menuangkan dalam Raperda untuk dibahas dan di Kupas Pasal per pasal apakah perlu masuk apa ditambahi sehingga menjadi Final untuk disahkannya Raperda. Prinsipnya adalah tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka mempunyai paying Hukum. Yang bertujuan untuk meyempurnakan Raperda yang insyaa Allah tahun ini juga di paripurnakan. Bagian hukum setda Kab. Paser menjelaskan bahwa dasar hukum pembentukan Perda yaitu Pasal 18 UUD 1945, Undang – Undang Pembentukan Daerah & Undang – undang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang – undangan yang diamanatkan Langsung sehingga tidak ada yang mengamanatkan langsung maka cukup tiga saja. Ketua Pansus II Dian Yuniarti dari hasil pembahasan tadi menjelaskan bahwa kami DPRD Kab. Paser memiliki peran dalam pengajuan maupun pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, mulai dari pelaksanaannya mekanisme pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA sehingga diharapkan bisa di Paripurnakan Segera, tutupnya.(humasjefry)


    TAG

    Tinggalkan Komentar