• images

    Paripurna dan penandatanganan Kesepakatan atas Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026

    Tana paser 20/5/2021, DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat Paripurna dalam acara penandatanganan Kesepakatan atas Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 oleh Bupati Paser dan Ketua DPRD Paser dalam Visi Kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera yang akan di wujudkan melalui 4 Misi dan 9 Program Prioritas nya. Rapat Dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi di Dampingi Wakil Ketua DPRD Paser H Abdullah dan Fadli Imawan di ruang Rapat Paripurna Baling Seleloi Sekretariat DPRD Paser. hadir dalam Paripurna Istimewa ini, Wakil Bupati Paser Syarifah Masyitah Mewakili Bupati Paser yang sedang Melaksanakan Tugas, , Unsur Forkopimda, Serta para Unsur para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ). hendra Wahyudi selaku pimpinan Rapat Paripurna Menyampaikan susunan acara yang terdiri dari Pembukaan, Laporan DPRD, Pengambilan Keputusan serta Penandatangan Kesepakatan, sambutan kepala Daerah. Di sampaikan Oleh Hendra Wahyudi bahwa rapat paripurna ini telah memenuhi ketentuan pasal 47 ayat 1 Kemendagri Nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa Rancangan Awal RPJMD disusun sejak dilantik. Rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tanggal 30 April 2021. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Dalam pasal 49 ayat (2) Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan “Kepala Daerah mengajukan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan”. Pada Pasal 49 ayat (4) disebutkan Pembahasan dan Kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD. Pada ayat (5) disebutkan Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD. Pada ayat (6) disebutkan Rancangan Awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Dokumen Rancangan awal RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 diserahkan pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, dengan demikian hari ini adalah hari ke 10 sejak diterimanya dokumen ranwal RPJMD oleh Ketua DPRD. Setelah dipelajari secara seksama oleh masing-masing komisi DPRD sesuai bidang tugasnya dan diadakan rapat kerja dengan Tim Penyusunan RPJMD dan perangkat Daerah terkait untuk menyempurnakan ranwal RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Setelah masing-masing komisi melakukan rapat kerja dengan Tim Penyusunan RPJMD dan perangkat Daerah terkait dilanjutkan dengan Rapat Gabungan Komisi untuk mengkompilasi semua rekomendasi/saran dari masing-masing komisi Dewan yang pada akhirnya rekomendasi/saran tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah pada rapat paripurna hari ini ujar ketua DPRD Paser. Dan pada kesempatan yang diberikanYairus Pawe mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser di daulat untuk menyampaikan rekomendasi/saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk RPJMD bupati paser Penyusunan rancangan awal (Ranwal) RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Ranwal RPJMD merupakan penyempurnaan dari rancangan teknokratik RPJMD, yang berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Ranwal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 49 Ayat 2 bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Sejak Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 diterima oleh DPRD Kabupaten Paser pada tanggal 10 Mei 2021, DPRD Kabupaten Paser telah melakukan pembahasan dengan Tim Penyusun RPJMD dibawah koordinasi Bappeda Litbang Kabupaten Paser, sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 11 Mei 2021 dan tanggal 18 Mei 2021, dimana pembahasan dilakukan oleh masing-masing Komisi DPRD kabupaten Paser sesuai dengan Misi yang diajukan oleh Kepala Daerah. Dan pada hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021 kita melaksanakan Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan DPRD Kabupaten Paser terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu sebagai berikut: 1. Diharapkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah seperti apa yang diamanahkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana masih ada sistematika penulisan, cakupan mutu, indikator program, target capaian program, serta permasalahan dan isu-isu strategis yang belum tersinkronisasi dengan baik. 2. Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat bersinergi dengan seluruh Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dalam penyusunan RPJMD ini, sehingga seluruh permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, program, indikator dan target capaiannya dapat diatasi dan dituntaskan dengan baik, serta terukur. 3. Diharapkan agar Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 untuk dapat memperhatikan 9 Skala Prioritas pembangunan yang merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat Kabupaten Paser. 4. Pemerintah Daerah diharapkan untuk memperhatikan rasionalitas kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dengan potensi kemampuan keuangan daerah, serta upaya-upaya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan sumber anggaran lainnya. 5. Perlunya komitmen dan Konsistensi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam menjalankan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan Bersama. 6. Perlunya strategi dalam penguatan program monitoring dan evaluasi kinerja dari masing-masing Perangkat daerah. 7. Penyempurnaan untuk Misi Ke-1: Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Dan Berdaya Saing a. Terkait Strategi Pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian (agro industri) dan Pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industri berbasis kelapa sawit, agar hal ini perlu mendapatkan komitmen dari Bapak Bupati, apakah akan didanai melalui APBD atau melalui skema kerja sama antar daerah. b. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Paser perlu dilakukan terobosan dalam program pembangunan daerah, sehingga ketersediaan pangan dan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya dapat lebih optimal lagi. c. Terkait program prioritas untuk menjadikan pertanian sebagai sektor Andalan Kabupaten, hal ini perlu dijabarkan secara lebih operasional dalam Program perangkat daerah, terkait komoditas apa saja yang akan dikembangkan. d. Terkait program prioritas untuk Menempatkan pariwisata sebagai andalan ekonomi kreatif, hal ini perlu dibuat skala prioritas dalam mengembangkan objek wisata dengan fasilitas sarana dan prasarana, serta pelayanan yang baik. 8. Penyempurnaan untuk Misi Ke-2: Meningkatkan Tata Kelola Permerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan a. Terkait program prioritas untuk Peningkatan Kesejahteraan pegawai tidak tetap/tenaga honorer, insentif ketua RT, insentif guru ngaji dan imam/kaum masjid agar dapat dirumuskan secara spesifik program kegiatan, target capaian kinerja dan kerangka pendanaannya. b. Terkait masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Paser pada tahun 2020, yaitu 68,85%, hal ini menunjukkan masih kurang profesionalnya SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, sehingga melalui Rancangan Awal RPJMD ini diharapkan Program Pembangunan yang mendukung sasaran-sasaran pada Misi Ke-2 ini, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif, serta pelaksanaan e-government menuju smart governance, dapat dirumuskan dengan baik, serta indikator dan target capaian kinerjanya dapat diukur. 9. Penyempurnaan untuk Misi Ke-3: Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan a. Perlunya melakukan pencermatan terhadap data yang disajikan dalam mendukung Misi Ke-3, yaitu data kesenjangan antar wilayah b. Untuk perencanaan pembangunan jalan dan jembatan perlu menyajikan data secara spasial selama 5 tahun c. Perlu adanya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah kecamatan, sehingga ketimpangan dan aksesibilitas pembangunan antara wilayah kecamatan tidak terjadi lagi sebagaimana data indeks konektifitas pada tiap Kecamatan di Kabupaten Paser saat ini. d. Sehubungan dengan sangat besarnya biaya yang digunakan untuk menuntaskan masalah kesenjangan pembangunan infrastruktur wilayah kecamatan, maka Pemerintah Kabupaten Paser perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak dalam rangka untuk sharing pembiayaan pembangunan daerah, sehingga target capaian kinerja dan kerangka pendanaan dapat terealisasi. e. Perlunya melakukan penajaman Program Pembangunan terkait isu strategis eksternal, yaitu Rencana Pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara, terkait kebijakan pengelolaan transportasi di Kabupaten Paser baik transportasi darat, laut maupun udara, karena kedudukan Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga IKN.

    f. Perlunya ketaatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20% dari luas kota. Hal ini dikarenakan belum padunya rencana pembangunan di beberapa sektor, seperti pembangunan pemukiman transmigrasi, kawasan pariwisata, perdagangan dan industry. 10. Penyempurnaan untuk Misi Ke-4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing a. Terkait program prioritas BPJS Gratis bagi warga kurang mampu diharapkan agar dapat disimulasikan dengan baik melalui sekenario pencapaian Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2022. b. Diharapkan agar data-data pendukung pada analisis bidang kesehatan agar dilakukan pencermatan, sehingga diharapkan dengan data yang akurat bisa memudahkan penuntasan permasalahan bidang kesehatan. c. Terkait strategi Pembudayaan perilaku hidup sehat gerakan masyarakat hidup sehat berbasis kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi, hal ini perlu dijabarkan secara operasional dalam program perangkat daerah. d. Terkait sektor Pendidikan diharapkan agar memperhatikan strategi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target angka harapan lama sekolah tuntas wajar 12 tahun pada tahun 2024. e. Terkait program prioritas Satu Guru satu laptop, GRATIS Seragam sekolah dan Beasiswa Pendidikan, hal ini juga perlu dijabarkan secara operasional dalam program perangkat daerah, sehingga hal ini dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser. f. Terkait pengembangan Pendidikan Karakter perlu dijabarkan secara spesifik pada rencana strategis perangkat daerah, sehingga hal ini dapat diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya kepada Bupati dan wakil Bupati, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Paser untuk dapat segera melaksanakan proses selanjutnya, sehingga penetapan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Kami berharap kepada seluruh komponen masyarakat, marilah kita eratkan persatuan di antara kita, mari bahu membahu Membangun Bumi Daya Taka untuk membuat harapan menjadi kenyataan, dan dapat mewujudkan Visi yang dibawa oleh Bupati dan wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2024, yaitu Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera Usai di bacakan nya rekomendasi dan saran oleh yairus pawe, ketua DPRD beserta Wakil Bupati Paser Dan Wakil Ketua DPRD Paser Bersama sama Menandatangani Nota Kesepakatan dengan disaksikan seluruh yang hadir Pada Rapat Paripurna Hari ini.(humasisma)


    TAG

    Tinggalkan Komentar