images

Rapat Dengar Pendapat RDP bersama RSUD Panglima Sebaya dan BPJS Kesehatan

Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser, Senin (6/1/2020), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama RSUD Panglima Sebaya dan BPJS Kesehatan. RDP di ruang Bapekat DPRD Paser ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser H Fadly Imawan. “RDP ini adalah tindaklanjut kunjungan kami ke RSUD Panglima Sebaya pada tanggal 30 Desember 2019. Tujuan kami sebenarnya adalah untuk mengencek kesiapan RSUD Panglima Sebaya dalam menghadapi serangan penyakit DBD di musim penghujan,” kata Fadly Imawan. Apalagi ada laporan warga di beberapa desa terkait merembaknya penyakit ini, sehingga Gabungan Komisi DPRD Paser berinisiatif meninjau kesiapan RSUD Panglima Sebaya. Ternyata dalam diskusi bersama Managemen RSUD Panglima Sebaya, ada yang lebih serius untuk diselesaikan. “Yang pertama terkait laporan tenaga medis rumah sakit sudah 7 bulan tertunggak pembayaran jasa pelayanan medisnya, kedua rumah sakit over kapasitas pasien padahal beberapa ruang rawat inap ada yang belum digunakan, selebihnya pelayanan kesehatan sudah memuaskan,” ucapnya. Terkait hal itu, Kabag Tata Usaha (TU) RSUD Panglima Sebaya H Zailani dan jajarannya membenarkan bahwa selama 7 bulan ini tenaga medis RSUD Panglima Sebaya belum menerima jasa pelayanan medis, yang dananya bersumber dari pembayaran klaim BPJS Kesehatan. “Jasa pelayanan medis selama 7 bulan memang belum kita bayarkan, langkah untuk menagih BPJS Kesehatan sudah kami lakukan untuk pemenuhan hak tenaga medis rumah sakit,” kata Zailani. Terkait bangunan rawat inap yang belum difungsikan, lanjut Zailani, itu karena adanya kerusakan yang terjadi sejak awal kepindahan rumah sakit. “Kami juga tidak tahu karena saat itu kami belum bertugas di rumah sakit, tapi perbaikannya sudah kami usulkan ke Pemkab Paser,” ucapnya. Terhadap 7 bulan jasa pelayanan medis yang belum terbayarkan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan Sugianto mengatakan penerimaan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Paser tahun 2019 sebesar Rp 58 miliar, sedangkan klaim tagihan (pengeluaran) yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan sebesar Rp 84 miliar. “Jadi kami defisit, itu lah mengapa kami menunggak pembayaran ke rumah sakit. Kami benar-benar tidak punya uang, terutama sejak di bulan September dan seterusnya. Sesuai Perpres 2/2018, jika kami tidak bisa bayar setelah jatuh tempo, kami dikenakan denda 1 persen/30 hari dari jumlah yang ditagihkan,” kata Sugianto. Selama tahun 2019, BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan membayar denda sebesar Rp 800 juta, denda itu dapat digunakan rumah sakit untuk menutupi bunga pinjaman di perbankan, sehingga keuangan rumah sakit dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pun tetap terjaga. “Kami bekerjasama dengan perbankan, tapi tidak bisa meminjam uang ke bank, jadi rumah sakit lah yang pinjam ke bank tanpa anggunan, sebab yang jadi anggunan adalah kami. Kalau menunggu kami yang bayar, untuk saat ini kami belum punya uang, jadi kami harap rumah sakit pinjam di bank dengan bunga 1 persen seperti yang telah dilakukan rumah sakit lainnya,” tambahnya.(humasrian)

TAG ,

Tinggalkan Komentar