• images

    Rapat Koordinasi Dengan Tim Percepatan Rencana Pinjaman Daerah & BPD Kaltimtara

    Tana Paser,TIM Banggar DPRD Kabupaten paser menggelar Rapat Koordinasi Dengan Tim Percepatan Rencana Pinjaman Daerah & BPD Kaltimtara terkait Rencana Pinjaman Daerah di Ruang Rapat Bappekat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama RDP di ruang Bapekat DPRD Paser ini dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi di damping oleh Wakil Ketua DPRD Paser H Fadly Imawan dan Wakil Ketua DPRD Paser H Abdullah didampingi Oleh Sekda Katsul wijaya , Rapat ini dihadiri juga anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Paser yaitu H. Hendrawan Putra, Budi Santoso, M. Ramli S. Bakti, Basri Mansur, Sri Nordianti, Elly Ermayanti, Ahmad Rafi’I, Hamransyah, H. Lamaluddin,M Saleh, Basri M, Eva Sanjaya, Hamransyah,Supian dan Ahad Rafii da Indra Pardian ,Senin (02-08-2021) Rapat tesbut dihadiri juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbag) Sekkab Paser Ina Rosana, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kab. Paser, diantaranya,Kepala BPKAD,Kepala Bappedalitbang Kabupaten Paser,Kepala Bappenda Kabupaten Paser ,Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Kepala Dinas Perkim Dan Kepala PT. BPD Kaltim kaltara RENCANA PEMERINTAH KABUPATEN PASER MELAKUKAN PINJAMAN DAERAHUNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI PASER MAS (MAJU, ADIL, SEJAHTERA) Hendra Wahyudi Mengatakan Berdasarkan Surat Bupati Paser No. 900/1451/Ass.Ekbang/VII/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Rencana Pinjaman Daerah, dengan substansi Banyaknya keluhan masyarkat terkait kondisi infrastruktur jalan Pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar Kondisi Keuangan daerah cenderung menurun setiap tahunnya Perlunya percepatan pelaksanaan program prioritas. Pemerintah Daerah berencana untuk mengajukan pinjaman daerah melalui PT. BPD Kaltim kaltara dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar) Dengan Rencana suku bunga kredit per tahun sebesar 6,5%, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Jenis pinjaman daerah yang direncanakan adalah Pinjaman Jangka Menengah/Panjang Suku bunga tersebut masih kami upayakan akan di usulkan 4 s/d 6 % Katsul wijaya Menyampaikan Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, . PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah,PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, PMK No. 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH. Mengacu Pada Dasar hukum tersebut untuk mendukung program kepala Daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah Pemerintah Daerah berencana untuk mengajukan pinjaman daerah melalui PT. BPD Kaltim kaltara dikarena kan terkait kondisi keuangan kabupaten paser saat ini di perkirakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar) Alhamdulillah kami mendapat dukungan dari angora dprd dan kami mendapatkan banyak masukan dari anggota DPRD dari 18 sekmen anggota dewan kususnya di bidang infrastruktur akan dbahas tersendiri terkait masukan tersebut akan di program ulang/di tinjau ulang sesuai degan kebutuhan masyarakat agar program ini menjadi tepat sasaran. Dengan alokasi dana tersebut rencananya kurang lebih 11 poros ruas jalan dengan 18 sekmen yang tersebar di seluruh kabupaten paser ,Seperti ibu Ass Perekonomian jelaskan tadi dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman akan ditinjau kembali meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah Tersebut Dari tingkat suku bunga akan di tinjau ulang secara langsung di sampaikan oleh direktur utama yaitu 6,5% akan kami usahakan akan menjadi 4 – 6 % akan di buatkan permohonan secara tertulis untuk penurunan suku bunga tersebut Oleh karna itu saya menghimbau kepada tim Percepatan Rencana Pinjaman Daerah agar dimasukan beberapa point penting Seperti tentang dasar hukum pinjaman .suku bunga yang pasti dan masa Pinjaman Mengingat jabatan kepala daerah saat ini yang masa jabatanya hanya sampe tahun 2024 sehingga perlu adanya penambahan di pasar-pasal tersebut setelah jabatan kepala daerah habis tentang kelanjutan pembayaran pinjaman dana tersebut ke MOU kesepakatan bersama ,Kata Katsul Fadly Imawan Menambahkan Sesuai dengan yang di sampaikan ketua kita telah melaksanakan RDP dengan Pihak Terkait tentang Rencana Pinjaman Daerah dengan BPD Kaltimtara sekitar sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar) akan di alokasikan 11 item pekerjaan yang akan digunakan seluruhnya di biayai oleh dana tersebut di bidang infrastruktur dengan 18 sekmen yang tersebar di seluruh kabupaten paser Saya melihat memang jalan yang masuk di daftar tersebut memang sangat dibutuhkan perhatian kusus oleh pemerintah daerah ,dprd kabupaten paser sangat mendukung adanya wacana pinjaman tersebut untuk melakukan percepatan pembangunan Untuk jalan jalan yang masih non status tersebut yang awalnya milik propinsi saat ini sudah diproses oleh pihak terkait yang nantinya akan menjadi aset aset pemerintah kabupaten paser Mekanismenya pinjaman ini akan dibayarkan secara bertahap selama 1 tahun hinggap mencapai Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar) saya berharap program ini akan terealisasi 2022 sehingga masyarakat dapat menikmati aksesjalan yang baik sekema pembayaran dari 2023 sd 2026 kisaran anggaran untuk bungan pinjaman tersebut sekitar 90.000.000.000 ( Sembilan Puluh Milyar) akan kita lihat didalam rancangan KUA Kabupaten Paser akan disisihkan Agar tidak membebankan kegiatan atau program Prioritas yang lain,Tutup Fadly.(humasfadyl)


    TAG

    Tinggalkan Komentar