• images

    Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan tentang Raperda APBD Perubahan Kabupaten Paser 2020

    TANA PASER, DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat paripurna, di Ruang Balling Seleloi Gedung DPRD Paser, pada Kamis (10/09/2020). Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan  tentang Raperda APBD Perubahan Kabupaten Paser 2020 yang dipimpin Ketua DPRD Hendra Wahyudi, didampingi Wakil Bupati H Kaharuddin, Wakil Ketua H Abddulah, Wakil Ketua  H Fadli Imawan, anggota DPRD serta Forkopimda. Wakil Bupati Paser H Kaharuddin dalam penyampaian nota keuangan tersebut menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser mulai mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 1,17%, 2018 sebesar 3,68% dan tahun 2019 sebesar 3,88%. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 sebesar 72,29 meningkat sebesar 0,68 poin dari tahun 2018 sebesar 71,61. Lalu tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 8,95%, turun dari tahun 2018 sebesar 9,03%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 sebesar 4,55%, turun dari Tahun 2018 sebesar 6,87%. Sedangkan anggaran pendapatan tahun 2020, total pendapatan yang direncanakan sebesar Rp2,381 triliun mengalami penurunan sebesar Rp368 miliar lebih, sehingga total pendapatan menjadi sebesar Rp2,13 triliun, pendapatan Asli daerah sebesar Rp134,79 miliar lebih mengalami kenaikan menjadi Rp136,42 miliar lebih atau naik sebesar Rp1,6 miliar lebih berasal dari pajak daerah sebesar Rp33 miliar mengalami penurunan menjadi Rp25 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp9,7 miliar lebih mengalami penurunan menjadi sebesar Rp7,3 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Kaltim berupa Deviden Bank Kaltim Tahun Buku 2019 sebesar Rp6,5 miliar lebih mengalami penurunan menjadi Rp4,1 miliar lebih dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp85,5 miliar lebih mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp99 miliar lebih. Untuk jumlah pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan direncanakan sebesar Rp1,39 triliun lebih, mengalami penurunan menjadi Rp1,30 triliun lebih atau turun sebesar Rp91,08 miliar lebih. Kemudian rincian pendapatan bersumber dari dana perimbangan meliputi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak, sebesar Rp730,82 miliar lebih mengalami kenaikan menjadi Rp750,39 miliar lebih. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp430,75 miliar lebih mengalami penurunan menjadi Rp384,89 miliar lebih; dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp234,66 miliar lebih mengalami penurunan menjadi Rp169,87 miliar lebih. Bagian Lain-Lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp850,74 miliar lebih mengalami penurunan menjadi Rp571,74 miliar lebih atau turun sebesar Rp279 miliar lebih, anggaran belanja kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai belanja pada perubahan anggaran 2020 adalah sebesar Rp2,545 triliun lebih. Besaran tersebut meningkat dari APBD 2020 murni sebesar Rp2,441 triliun lebih, anggaran belanja kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai belanja pada perubahan anggaran 2020 sebesar Rp2,545 triliun lebih. Besaran tersebut meningkat dari APBD 2020 murni sebesar Rp2,441 triliun lebih. Belanja tidak langsung sebesar Rp1,22 triliun lebih mengalami kenaikan menjadi Rp1,133 triliun lebih meliputi belanja pegawai sebesar Rp695,81 miliar lebih mengalami kenaikan menjadi Rp723,73 miliar lebih, belanja hibah sebesar Rp72,76 miliar lebih mengalami kenaikan menjadi Rp72,82 miliar lebih. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp4,27 miliar lebih tidak mengalami perubahan. Belanja bantuan keuangan, pemerintahan desa dan partai politik sebesar Rp248,18 miliar lebih turun menjadi Rp247,88 miliar lebih dan belanja tidak terduga sebesar Rp1 miliar mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp84,63 miliar lebih, belanja langsung, sebesar Rp1,523 triliun lebih mengalami penurunan menjadi Rp1,308 triliun lebih meliputi belanja pegawai sebesar Rp156,62 miliar lebih mengalami kenaikan menjadi Rp173,72 miliar lebih, belanja barang dan jasa sebesar Rp705,43 miliar lebih mengalami penurunan menjadi Rp602,39 miliar lebih serta belanja modal sebesar Rp661,18 miliar lebih mengalami penurunan menjadi Rp532,05 miliar lebih. Anggota DPRD Paser yang mengikuti rapat paripurna Wakil Bupati Kaharuddin mengungkapkan, dampak Covid-19 telah membawa perubahan yang sangat drastis terhadap alokasi anggaran di setiap perangkat daerah. Di tengah perjalanan semester pertama tahun anggaran 2020 ini, pemerintah harus mengubah haluan anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Paser. Sekitar Rp85,74 miliar dana APBD dialihkan untuk penanganan Covid-19. Kemudian semester kedua tahun anggaran 2020 pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah memprioritaskan penanganan Covid-19 untuk pemulihan ekonomi. Sementara itu, Ketua DPRD Hendra Wahyudi mengatakan, setelah pembacaan nota keuangan tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Paser. “Raperda ini diterima dan kami rencanakan akan diparipurnakan pekan depan (Senin 13 September),” aku Hendra Wahyudi.(humasisma


    TAG

    Tinggalkan Komentar