images

Rapat Paripurna DPRD Paser Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021.

TANA PASER, DPRD Kabupaten Paser Menggelar Rapat Paripurna Dalam Agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021. Selasa 21/06, Rapat Di Pimpin Oleh Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi didampingi Wakil Ketua DPRD ll Fadli Imawan Beserta Anggota DPRD Lainnya Bupati Paser Dr Fahmi Padli turut Hadir dalam Sidang ini, hadir Juga Unsur Forkopimda serta Pimpinan OPD Dilingkungan Pemkab Paser. Dalam Sambutannya Hendra Wahyudi mengatakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai pasal 320 sampai pasal 323. Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai pasal 194 sampai pasal 197. " Hal ini Sesuai dengan pasal 194 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, ujar Hendra. Sementara itu dalam Pidato nya Bupati Paser Sampaikan, Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Paser terdiri dari 7 macam laporan yaitu: 1. Laporan Realisasi Anggaran, 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3. Laporan Arus Kas, 4. Laporan Operasional, 5. Neraca, 6. Laporan Perubahan Ekuitas dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan. " Dengan semakin kompleksnya kegiatan dan program pembangunan yang akan kita hadapi dan laksanakan serta dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dana, kita dihadapkan kepada berbagai kebutuhan yang mendesak khususnya penyiapan sarana dan prasarana yang memadai bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten, hal tersebut menuntut kita semua untuk bekerja lebih keras guna mencapai sasaran kegiatan pembangunan tanpa mengurangi sikap kehati-hatian dalam menjalankan program-program kegiatan yang telah direncanakan, sikap tersebut merupakan salah satu upaya yang harus kita laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju Paser MAS, Ucap Bupati Paser. Setelah Bersama - sama Mendengarkan Pidato Bupatu Paser, Ketua DPRD Paser meminta kepada Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk memasukkan jadwal pembahasan Raperda ini pada Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser berikutnya. " Ya Kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, setelah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah Dewan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini akan segera kita bahas bersama pemerintah Daerah sehingga mendapatkan persetujuan bersama,, antara Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, sesuai pasal 194 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 194 Ayat (3) nya menyatakan Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga waktu kita tinggal 1 (satu) bulan saja untuk membahas sampai dilakukannya persetujuan bersama, kata Hendra Wahyudi. (humasisma)


TAG

Tinggalkan Komentar