• images

    Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Paser Tahun 2021 tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020

    TANA PASER. Hari ini telah dilaksanakan (, dalam agenda rapat ini DPRD Paser melalui badan Anggaran sampaikan 9 rekomendasi kepada pemerintah daerah. Jumat 30/7/2021. Melalui sambutannya Hendra Wahyudi, menyampaikan, apresiasi dan ucapan selamat kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan segenap Perangkat Daerah, serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan para Auditor BPK-RI, sehubungan dengan Pemerintah Kabupaten Paser kembali mendapatkan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) yang ke 8 (delapan) kalinya secara berturut-turut. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser dan seluruh jajarannya sudah sangat luar biasa tekad, komitmen, dan kerja kerasnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan hal ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser dan DPRD Kabupaten Paser telah bersama-sama saling membantu dan mengingatkan untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan segala kekurangan agar bisa mencapai hasil yang lebih baik. Semoga kedepannya Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Paser menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan kita bersama. Tahapan demi tahapan setelah tahun anggaran 2020 berakhir, telah dijalankan tepat waktu oleh Bupati Paser beserta jajarannya antara lain penyampaian LKPj Bupati, penyampaian Rekomendasi LKPj Bupati Paser TA. 2020 oleh DPRD Kabupaten Paser pada tanggal 30 April 2021, serta penyampaian LHP BPK-RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Paser TA. 2020 pada tanggal 31 Mei 2021. Dan hari ini kami menyampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Paser terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020, sehingga tidak terlalu sulit untuk disepakati menjadi Peraturan daerah (PERDA). Mewakili badan Anggaran DPRD Paser indra Pardian dari komisi 1 membacakan rekomendasi DPRD Paser diantaranya sebagai berikut : 1. Badan Anggaran dapat memahami dan menerima terkait realisasi dari pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020. Dimana realisasi pendapatan sebesar 111,27% (seratus sebelas koma dua puluh tujuh persen), ini merupakan prestasi yang sangat baik dan harus terus ditingkatkan. Sedangkan untuk realisasi belanja sebesar 89,03% (delapan puluh sembilan koma nol tiga persen), hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah di waktu-waktu mendatang, agar realisasi belanja dapat lebih ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser. 2. Selanjutnya terhadap SILPA pada pelaksanaan APBD 2020 sebesar Rp.528 Milyar lebih (lima ratus dua puluh delapan milyar lebih), yang telah diperhitungkan untuk menutup kekurangan APBD Kabupaten Paser TA. 2021, meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk mengambil langkah strategis dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Paser, seperti peningkatan dan perbaikan fasilitas Kesehatan, serta hal-hal urgent yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan penerapan praktik 3T (Testing, Tracing, Treatment). Pemeriksaan dini (testing) menjadi penting agar pasien bisa mendapatkan perawatan (treatment) dengan cepat, selain itu, dengan melakukan pelacakan (tracing) kita bisa mengetahui lebih cepat, sehingga menghindari potensi penularan ke orang lain. 3. Terkait besarnya sisa dana pada Belanja Tidak Langsung (BTL), yaitu pada Belanja Pegawai di beberapa perangkat daerah, diminta kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah untuk benar-benar mencermati dan menghitung kebutuhan belanja pegawai agar tidak terjadi SILPA yang besar 4. Terkait kebijakan Bupati Paser dalam Pengendalian Tenaga Honorer/PTT sesuai dengan Surat Edaran Bupati Paser Nomor 800/393/BKPSDM/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pengendalian Tenaga Honorer/PTT, dan telah kami sampaikan juga dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Paser Tahun Anggaran 2020, pada kesempatan ini kami menyampaikan kembali bahwa DPRD Kabupaten Paser sangat mendukung kebijakan tersebut. 5. Terkait Indikasi ketidakhematan dalam proses pengadaan barang dan adanya kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran, diharapkan Kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait untuk melakukan penagihan terhadap pihak ke-3 /rekanan berdasarkan temuan-temuan di dalam LHP BPK-RI, guna meminimalisir kerugian keuangan daerah. Dan kepada pihak ke-3 /rekanan yang namanya tercantum dalam LHP BPK-RI tersebut dan pada tahun anggaran berjalan saat ini mendapatkan pekerjaan lagi, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah terkait untuk tidak mendatangani SPK Kegiatan sampai temuan tersebut diselesaikan. 6. Terkait keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Paser, DPRD Kabupaten Paser meminta agar tidak lagi melakukan pencairan di akhir tahun anggaran, jika anggaran sudah tersedia dan kelengkapan berkasnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser, agar segera mengajukan proses pencairan ke BKAD Kabupaten Paser. Kedepan KONI harus berkomitmen untuk tidak lagi mengulang keterlambatan penyampaian LPJ Dana Hibah, dan meminta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, untuk lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban belanja hibah KONI Kabupaten Paser. 7. Terkait permintaan pembayaran retensi oleh pihak ketiga/ rekanan atas kekurangan pembayaran pada beberapa paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa transmisi, distribusi dan tersier Kota di Kecamatan-kecamatan, yang telah dilakukan putus kontrak, dengan jumlah sebesar Rp.9.088.889.749,64, diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menyampaikan hasil reviu Inspektorat Kabupaten Paser terhadap paket pekerjaan tersebut kepada DPRD Kabupaten Paser. 8. Terkait inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang setiap tahunnya selalu menjadi temuan dalam LHP BPK RI, meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala BKAD untuk melakukan melakukan proses inventarisasi aset secara digital dalam rangka untuk kemudahan dan keakuratan data aset daerah, yaitu melalui sistem komputerisasi, sehingga pengolahan data tersebar di seluruh perangkat daerah atau unit kerja, dan memiliki master data base untuk mengetahui setiap perubahan data aset daerah, serta tentunya juga untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memadai terkait hal tersebut. 9. Terkait dengan semakin meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19, meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk fokus dan waspada dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah pasien, yaitu dengan menyiapkan peralatan dan ruangan khusus pada RSUD Panglima Sebaya dalam rangka untuk memaksimalkan penanganan COVID-19, diantaranya dengan melakukan Rehabilitasi Ruang Pangeran Panji yang akan dijadikan ruang isolasi, serta melakukan perbaikan terhadap oxygen generator atau alat penghasil oksigen milik RSUD Panglima Sebaya yang rusak, sehingga kebutuhan oksigen tidak sepenuhnya bergantung pasokan dari luar. Rekomendasi ini adalah rasa peduli yang tinggi Bapak/Ibu DPRD yang terhormat terhadap pembangunan Kabupaten Paser, Semua yang menjadi catatan dalam rekomendasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi kita semua untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan menuju Kabupaten yang Maju, berkeadilan dan Sejahtera '' ungkap Indra saat membacakan rekomendasi. Pada rapat paripurna ini ketua DPRD Hendra Wahyudi selaku Pimpinan Sidang, di dampingi wakil Bupati Paser, Unsur Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dengan jumlah kehadiran dengan batas quorum, Unsur Forkopimda, serta para pimpinan OPD diruang lingkup Pemkab Paser. Puncak acara ditandai dengan Bersama sama ditandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama Wakil Bupati dan Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Paser tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020. Sementara di waktu yang sama wakil bupati menanggapi terkait rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Paser, Syarifah mengatakan " tentunya kami dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD, fraksi DPRD dan badan Anggaran yang telah menyetujui serta bekerja keras juga mengevaluasi persetujuan terhadap rancangan Raperda pertanggung jawaban ini. Kedepan kita akan terus melakukan perbaikan - perbaikan Terutama di program - program pembangunan kita. Yang tentunya selaras dengan visi misi kami yaitu Paser mas ( Paser maju adil dan sejahtera ) kita akan mengawal mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawabannya, dan kita juga berharap masukan dan kritikan dari masyarakat agar kita semakin berbenah, ungkap Wabup.(humasisma)


    TAG

    Tinggalkan Komentar