• images

    RDP terkait Panti Asuhan Al-Muhtadin Tanah Grogot

    Tana Paser, Senin (07/06). Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Paser yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Paser H. Fadly Imawan bersama Anggota DPRD Kabupaten Paser, diantaranya H. Hendrawan Putra, Budi Santoso, M. Ramli S. Bakti, Basri Mansur, Sri Nordianti, Elly Ermayanti, Arlina, Hj. Dian Yuniarti, Ahmad Rafi’I, Hamransyah, H. Lamaluddin, dan Sabilar Rusdi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Lokasi Tanah Wakaf Kuburan yang ditempati  di Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser. Rapat yang juga dihadiri oleh perwakilan Panti Asuhan Al-Muhtadin, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Sosial Kabupaten Paser membahas tentang kemungkinan terjadinya penggusuran Panti Asuhan Al-Muhtadin yang menempati tanah wakaf Kuburan Semumun tersebut. Perwakilan dari Panti Asuhan Al-Muhtadin H. Andi Rasidin mengatakan bahwa Panti Asuhan sudah berdiri dari tahun 1995 dibawah pimpinan Geriyanto sebelum terjadi perubahan nama dan pengurus yayasan pada tahun 2015 menjadi Yayasan Nurul Hijratin Hasanah dengan nama Panti Asuhan Al-Muhtadin. “Kami bergerak di panti ini mulai dari 2013 sampai hari ini, memiliki kurang lebih 80 anak asuh yang didalamnya terdiri dari anak yatim piatu, terlantar dan fakir miskin dan sudah meluluskan kurang lebih 40 anak (lulus SMA) dan dibiayai sepenuhnya oleh Yayasan Nurul Hijratin Hasanah (Panti Asuhan Al-Muhtadin)”, kata Rasidin. “Yang menjadi permasalah yaitu tanah yang kami tempati, mau tidak mau, cepat atau lambat tentu karena tanah ini adalah tanah pinjaman saja. Kami dari pengurus Yayasan Nurul Hijratin Hasanah memohon kepada Pemerintah Daerah akan ketetapannya, apakah kami tetap dipertahankan di tanah wakaf tersebut atau dipindahkan, karena merawat anak yatim ini tidak semudah yang dibayangkan, sementara kami sama sekali tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah maupun dari perusahaan”, tambah Rasidin. Ketua RT 07/RW 03 Aliansyah sebagai Ketua RT tempat Panti Asuhan berdiri juga menambahkan bahwa sebagian anak dilingkungan sekitar juga ikut mendapatkan Pendidikan dari Panti Asuhan dan Mushalla yang berada di dalam Panti Asuhan juga ikut digunakan oleh warga sekitar, sehingga apabiila terjadi penggusuran selain akan menelantarkan anak-anak di Panti Asuhan juga akan merugikan warga sekitar sehingga diharapkan agar penggusuran tidak terjadi. Menanggapi pernyataan dari Ketua RT 07/RW 03 dan Perwakilan Panti Asuhan Al-Muhtadin, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) H. Abdurrahman menyatakan “Menurut informasi yang kami terima seperti yang sudah dijelaskan oleh pengurus yayasan, yaitu tanah tersebut bersifat pinjam-pakai. Terkait apabila nanti suatu saat lahan tersebut dibutuhkan, maka pihak Yayasan diharapkan untuk bersedia mengembalikan tanah tersebut sesuai fungsinya”. H. Abdurrahman juga menegaskan bahwa sikap dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) hanya menerima ikrar wakaf yang sebenarnya yaitu sebagai wakaf Tanah Kuburan, maka sudah seharusnya dikembalikan sebagaimana fungsinya. Ketua Komisi I DPRD Paser H. Hendrawan Putra menanggapi dan menyesalkan sikap Pemerintah Daerah dan Badan Wakaf Indonesia yang tetap mengeluarkan izin pinjam-pakai untuk pembangunan Panti Asuhan mengetahui bahwa lahan tersebut baik secara hukum agama dan hukum perdata sudah diwakafkan sebagai Lahan Kuburan. Diakhir rapat H. Fadly Imawan mengatakan intinya bahwa Panti Asuhan meminta izin perpanjangan status pinjam-pakai kepada pihak BWI, tetapi pihak BWI tidak memberikan rekomendasi karena sesuai dengan peruntukan yang lama yaitu sebagai Wakaf Tanah Kuburan karena memang sudah waktunya lahan yang ada diperluas akibat sudah terlalu banyak makam yang tumpang tindih. “Kami ingin Pemerintah Daerah memberikan solusi terhadap permasalah itu, sebelum ada solusinya kami berharap Panti Asuhan dapat tetap berada di lokasi tersebut, mudah-mudahan nantinya Pemerintah Daerah dapat duduk bersama pihak Panti, warga sekitar, dan ahli waris pemberi wakaf untuk bisa mengijinkan untuk Panti Asuhan tersebut tetap disana. Dan apabila tidak ditemukan kata sepakat, kami berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan atau mencarikan lokasi lain untuk Panti tersebut, karena bagaimanapun juga Panti Asuhan tersebut sangat dibutuhkan khususnya oleh anak-anak yatim piatu di Kabupaten Paser ini”, tutup Fadly Imawan.(humasarnanda)


    TAG

    Tinggalkan Komentar