images

DPRD Paser Gelar RDP, Bahas Komitmen PT Sinar Alam Niaga Raya Terhadap Petani Plasma

Tana Paser, Mengawali kegiatan tahun 2022 Gabungan Komisi DPRD Paser gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan forum petani sawit Taka Low Desa Bai Jaya melibatkan beberapa Organisasi perangkat daerah (OPD) Kab. Paser beserta steakholders dan Perusahaan PT.Sinar Alam Niaga Raya terkait komitmen PT Sinar Alam Niaga Raya terhadap petani plasma, di Ruang Bapekat (Selasa,04/01/22)

Wakil Ketua DPRD Kab Paser Fadly Imawan Selaku Pimpinan Rapat Didampingi oleh Asisten Bidang Ekonomi Ina Rosana,dari komisi gabungan dihadiri juga oleh Ketua Komisi I DPRD Paser Hendrawan Putra Ketua Komisi II Ikhwan Antasari, Ketua Komisi III Edwin Santoso, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ina Rosana, anggota DPRD Basri Mansyur, H Lamaludin, M Saleh, Aji Muhamad Jarnawi, M Ramli S Bakti serta Yairus Pawe. Beserta Para OPD yang Terkait Komitmen Perusahaan Terhadap tata kelola Kebun Plasma PT Sinar Alam Niaga Raya Didesa Baijaya Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Imawan mengatakan permasalahan area plasma di daerah Bai Jaya perlu ada komunikasi yang intens antara petani dengan Camat Batu Engau Dan pemerintah desa maupun dengan perusahaan. "Masalah di sana sebenarnya tidak terlalu rumit. Artinya bila ini mau dibicarakan oleh pihak petani kepada pemerintah desa dan perusahaan.

Kemudian mereka dapat duduk bersama. Ini dapat selesai," Ucap politisi Partai golkar itu karena absennya pihak Penentu Kebijakan yaitu Pimpinan Perusahaan PT.Sinar Alam Niaga Raya Kami Meminta Kepada Kususnya Camat Batu Engau dan Pemerintah desa mengagendakan kembali pertemuan dengan menghadirkan steakholder ,OPD serta memanggil Pemilik Perusaahan terkait masalah ini nantinya wajib Mengetahui guna Menyelesaikan Permasalahan yang ada "Dari usulan nama-nama yang ada belum memenuhi syarat. Sehingga perusahaan belum bisa mengakomodir Ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat data nama nama penerima kebun plasma belum sepenuhnya terakomodir dan dari data sk bupati tersebut terdapat nama yang double nama yg doubel dan dokumen koprasi yang diminta oleh perusahaan legalitasnya belum cukup“lanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Paser Djoko Bawono mengharapkan pihak perusahaan dapat mengakomodir apa yang menjadi tuntutan para petani. persyaratan alokasi lahan plasma yakni 20 persen dari luas area HGU perusahaan.

Di samping itu tidak ada aturan baku mengenai minimal satu Kepala Keluarga mendapatkan 2 hektare lahan. "Pernyatan yang ada di undang-undang perusahaan wajib menyediakan minimal 20 persen kebun plasma. Tidak disebut per orang dapat berapa," ucapnya “Disebutkan Djoko, berdasarkan data Disbunak Paser luas area HGU PT Sinar Alam Niaga Raya yakni 5600 Hektare berati lahan yang wajib disiapkan oleh perusahaan untuk lahan Plasma tersebut sekitar 1120 hektare yang dipermasalahkan oleh para petani adalah lahan plasma 154 hektar tersebut”lanjutnya Ketua Forum Petani Sawit Loa Tak Desa Bai Jaya, Atjemain mengeluhkan sebanyak 77 KK belum mendapatkan kejelasan mengenai pemberian kebun plasma oleh PT Sinar Alam Niaga Raya (SANR).

Disamping itu 154 hektare lahan petani tambak di Bai Jaya sudah dikelola oleh perusahan. Atjemain berujar sejak perusahaan menyerahkan lahan melalui Koperasi Langgai Jaya Makmur sampai saat ini tidak pernah ada keterangan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan. "Berapa area atau penerima plasma yang di SK kan oleh Bupati tahun 2014 lalu," keluh dia. Hendrawan menegaskan, apa saja investasi yang berada di Paser harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada, serta tidak mengesampingkan nilai-nilai tingkat sosial di daerah. Contohnya, apabila didalam undang-undang harus mengeluarkan 20 persen tentunya harus dikeluarkan itu. “Jadi apabila ada urusan internal perusahaan meraka diambil oleh perusahan lain yang masuk dalam grup perusahaan meraka yaitu PT Prediksi, itu urusan internal mereka, kalau tidak mau diambil yaa rubah IUP-nyalah,” tegasnya. Dalam RDP tersebut DPRD Paser juga telah mempertanyakan bagaimana komitmen dari perusahaan terhadap masyarakat.

“Kami tegaskan tadi pihak perusahaan harus taat, tunduk dan patuh terhadap apa saja yang telah menjadi ketentuan yang baku dalam mengolah investasi di Paser,” ucapnya. yang jelas sesuai dengan surat yang masuk pada hari ini dengan keputusan Hearing yang masuk dari forum petani sawit desa bai jaya bahwa mereka nanti akan melakukan hearing kembali insyallah pada pertemuan tanggal 27 Januari Mendatang yang akan di fasilitasi oleh Camat Batu Engau dan Pemerintah Desa terkait. “Wajib Memanggil yang bisa memutuskan kebijakan dan bisa hadir semua untuk memutuskan keputusan yang tidak bisa diputuskan hari ini"Tutup Hendra. (humasfadyl)


TAG

Tinggalkan Komentar