• images

    DPRD Paser menggelar rapat dengar pendapat terkait tentang pengalihan rehabilitasi DAS lahan kritis

    Tana Paser,22/02/2021 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser menggelar rapat dengar pendapat terkait tentang pengalihan rehabilitasi DAS lahan kritis PT Kideco Jaya Agung ke Kutai Timur Bersama perwakilan pemerintah daerah oleh dinas terkait , PT Kideco Jaya Agung, Balai Pengelolaan DAS dan hutan lindung Mahakam Berau Samarinda, Paser Bekerai, Lembaga Adat Paser, APDESI, di Ruang Rapat Bapekat DPRD Paser, Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi dan diikuti oleh Gabungan Komisi DPRD Paser diantaranya ketua komisi 1 Hendrawan Putra, Ikhwan Antasari, Muhammad Saleh, Hamransyah, Supian, Fatur Rahman, Aspiana, Budi Santoso, Sri Nordianti, Ahmad Rafii, M Ramli, Abdul Azis, Elly Ermayanti, M Jarnawi, yairus Pawe, Rahmadi. Dari Pemkab serta Stake holder Hadir Asisten bidang Ekonomi Ina Rosana, PB DAS, Manajemen PT Kideco Jaya Agung,APDESI Paser, Ketua Paser Bekerai, Forum Ketua RT. Ketua DPRD mengatakan bahwa rapat ini juga bagian rapat lanjutan sebelum nya, dan sekaligus juga mendengarkan hasil rapat rapat pertemuan pemerintah daerah dengan PT Kideco Jaya Agung yang sudah di gelar sebelum nya. “Selain itu juga kegiatan Ini merupakan semangat bersama Sebagai masyarakat paser dalam rangka ikut serta dalam membangun rehab DAS untuk keberlangsungan Hutan Di Kabupaten Paser,” ujarnya. Sementara itu, Pengirak Paser Berkerai, Sukran Amin, mengatakan, pada dasarnya Paser Bekerai telah mengawal sejak awal pertemuan Pemkab Paser dengan PT Kideco Jaya Agung tentang penolakan pengalihan rehabilitasi lahan kritis PT Kideco ke Kutai Timur, hingga saat ini belum ada kejelasan. ” Tujuan kami mendorong Pemkab Paser mengadakan RDP ini agar masyarakat Kabupaten Paser mengetahui secara terang benderang seperti apa progres berkaitan dengan masalah ini dan hari ini telah terjawab dalam pertemuan ini, berkaitan penetapan lahan kritis bahwa sebenarnya belum ada penetapan dari PT Kideco Jaya Agung,” ucapnya “Kami akan tetap kawal persoalan ini bersama dengan pemerintah daerah dan segenap elemen masyarakat, karena seperti isu yang beredar bahwa telah ada penetapan, ternyata itu belum ada masih dalam upaya dan belum disetujui, dan berkaitan dengan perbaikan lahan kritis yang 5.174 hektar, yang memiliki data adalah KLHK disini Apdesi akan mengusulkan untuk data-data tambahan dan akan mensinkronkan antara data desa dengan pihak-pihak yang telah memiliki data,” harapnya. Di akhir Rapat Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi menyimpulkan beberapa poin yang diantaranya : DPRD Kabupaten Paser mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam upaya mengusulkan Revisi Surat Keputusan (SK) Kementrian LHK-RI tentang Lokasi Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai ( DAS) IPPKH PT. Kideco Jaya Agung. DPRD Kabupaten Paser Meminta agar Pemerintah Kabupaten Paser agar segera melakukan langkah – langkah percepatan upaya Pengusulan Revisi Surat Keputusan ( SK) Kementrian LHK-RI. DPRD Kabupaten Paser mengharapkan Komitmen dan Kerjasama yang baik dari pihak Kideco Jaya Agung dalam rangka mendukung percepatan Pengusulan Revisi Surat Keputusan (SK) Kementrian LHK-RI tentang Lokasi Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai ( DAS) IPPKH PT.Kideco Jaya Agung. DPRD Kabupaten Paser akan melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terkait perkembangan upaya Revisi Surat Keputusan (SK) Kementrian LHK-RI DPRD Kabupaten Paser mengharapkan dukungan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Mahakam Berau untuk memaksimalkan upaya terkait Revisi Surat Keputusan Kementrian LHK-RI, khususnya terkait luasan area rehabilitasi sesuai kriteria yang sudah ditentukan.(humasisma)


    TAG

    Tinggalkan Komentar