images

DPRD PASER RDP Dengan OPD bahas masalah terkendalanya program PTSL

TANA PASER, Komisi Gabungan DPRD Paser Menggelar Rapat Dengar Pendapat Dengar OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) 23/06/2022. Rapat yang bertempat diruang Bapekat Sekretariat DPRD Paser ini merupakan tindak lanjut dari Surat dari Kepala Desa Seniung Jaya pada tanggal 11 januari 2022 perihal permohonan Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait masalah terkendalanya Program PTSL. Rapat Di Pimpin Hendrawan Putra Ketua Komisi 1, diikuti Ikhwan Antasari, Edwin Santoso, Hamransyah, Abdul Azis, Supian, Indra Pardian, Ramli S Bhakti, Muhammad Saleh, Yaerus Pawe, Rahmadi. Menurut Camat Paser Belengkong masalahnya itu ada dua, katanya yang pertama adalah masalah HBL, yang Kedua adalah masalah Kadastral PT Manggala yang menjadi penghambat terkendalanya Program PTSL nya Desa Seniung Jaya,, ucapnya; " ya tuntutan nya apakah bisa HBL ini Dihapuskan, kalau bisa kemana bapak Bapak ini harus berurusan " ujar camat, lanjut Kadastral ini saya lMohon Pak ketua pimpinan rapat mungkin nanti ada kiranya ada OPD yang berkompeten untuk menelusuri dimana ini PT Manggala putra ini " ucap Camat, menurutnya jika tidak ditemukan akan berdampak pada nasib masyarakat Desa diseniung jaya ini, tandas camat memaparkan Kronologi nya. Sementara itu Hendrawan Putra Ketua Komisi 1 mengatakan, bahwa RDP hari ini sesuai dengan surat yang masuk berapa hari yang lalu dari Kades Seniung Jaya SP 4, terkait Tumpang Tindih nya Up guna lahan juga hak pengelolaan Lahan berikut juga Ada HGU Antara PT Manggala Dharma Putra denganPT BMLL juga dengan PTPN 13. " Jadi tadi terang sudah kita sampaikan Pada saat Rapat dengar Pendapat tadi, bahwa intinya mereka sudah mendapatkan titik terang, sehingga mereka nanti dari Dinas Terkait menyampaikan untuk membuat surat permohonan Rekomendasi Pelepasan HPL tersebut, karena diperuntukan untuk masyarakat mereka itu sendiri, jadi hasil nya Alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu, kedepannya Kepala Desa berikut tokoh Tokoh Masyarakat dan warga yang ada diseniung jaya SP 4 bisa membuat Rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Transmigrasi untuk bisa minta Rekomendasi itu, selanjut nya nanti Bupati akan memberikan Rekomendasi untuk penggunaan Hak pakai yang masuk kedalam Kadestral PT Manggala Dharma Putra, Selanjutnya nanti jika ingin ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu kepemilikan dari surat Kepemilikan dari BPN, otomatis ini akan di inventaris dulu dengan BPN untuk diajukan Ke Pusat untuk mengeluarkan surat Kepemilikan itu, Tutup Politisi Demokrat itu. (humasisma)


TAG

Tinggalkan Komentar