images

Komisi I DRPD Kabupaten Paser melakukan Kunjungan Kerja Kunker ke Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Samarinda, Komisi I DRPD Kabupaten Paser melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda guna membahas kerjasama dan meminta pendapat terkait implementasi Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Kabupaten Paser. Komisi I yang beranggotakan Hendrawan Putra, Rahmadi, M. Ramli S. Bakti, Noverie Amelia Parmiesca, Sutarno, Muhamad Saleh, Hamransyah, dan Muhammad Jarnawi diterima secara langsung oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Dr. Marjoni Rachman, M.Si serta Sekretaris Puslit Amin Slamet, S.H, M.H. Hendrawan Putra selaku Ketua Komisi I DRPD Kabupaten Paser mengatakan bahwa implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja di tingkat Kabupaten terutama Kabupaten Paser justru mempersulit proses birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang tadinya cukup ke Pemerintah Provinsi menjadi ke Pemerintah Pusat. Disamping masalah birokrasi, Hak Prerogatif daerah justru kini diambil alih oleh pusat, sehingga menghambat laju perkembangan infrastruktur di Kabupaten Paser. “Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 itu inkonstitusional dengan jangka waktu berjarak selama 2 tahun, imbasnya ini memang ke daerah terutama daerah-daerah seperti kami. Pada saat Undang-Undang ini diterbitkan banyak produk-produk hukum kami yang dibatalkan, berikut juga kebijakan-kebijakan yang merupakan hak prerogatif daerah diambil ke pusat. Ketika pertambangan diambil Pemerintah Provinsi setelah itu ditarik lagi ke Pemerintah Pusat maka habis kewenangan kami”. kata Hendrawan. “Saat kami mau membuat satu produk yang menguntungkan daerah kami, saat itu juga kami berbenturan dengan produk-produk yang diatas (Pemerintah Pusat), terlebih kami juga sering mendapatkan disinformasi. Terus terang kami sudah beberapa kali meminta bantuan dari Universitas-Universitas ternama di Pulau Jawa untuk kerjasama dalam membuat Naskah Akademik tapi selalu gagal. Kami membuat naskah akademik tentang retribusi alur sungai dimana kami ingin mencanangkan aturan untuk kapal-kapal yang membawa muatan batu bara tapi dapat dilaksanakan karena berbenturan dengan aturan dari pusat dengan alasan masuk kawasan Cagar Alam (CA) padahal beberapa waktu lalu kami ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menyatakan bahwa seharusnya tidak ada keterkaitan masalah dengan Cagar Alam karena area yang dilalui adalah sungai sehingga tidak akan merusak kawasan Cagar Alam”. tambah Hendrawan. Menanggapi pernyataan Hendrawan, Sekretaris Puslit (Pusat Penelitian) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Amin Slamet, S.H, M.H menyatakan bahwa kerjasama pemerintah daerah khususnya di Kalimantan Timur dengan Perguruan Tinggi di Pulau Jawa sebenarnya kurang tepat karena Tim Survey Perguruan Tinggi tersebut tidak memahami secara mendalam kondisi geografis dan karakteristik masyarakat di Kalimantan Timur, sehingga naskah akademik yang dibuat tidak tepat sasaran. “Kami seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Timur sebenarnya tidak kalah dengan Perguruan Tinggi yang ada di Pulau Jawa, itu sangat bergantung sekali karena yang paling paham kondisi daerah kita ini tentunya masyarakat kita sendiri, masyarakat Kalimantan Timur. Sudah banyak contoh studi perguruan tinggi di Pulau Jawa ketika sudah saatnya presentasi tidak bisa terlaksana, bukan hanya di Kabupaten Paser saja tapi juga di daerah-daerah lain”. kata Amin. “Mereka (Tim Survey) Perguruan Tinggi dari Pulau Jawa hanya melihat dari jauh, bahkan ketika mereka datang ke Kalimantan Timur mereka hanya tinggal dan melihat (survey) kondisi di daerah perkotaan, mereka tidak memantau dan tidak paham kondisi daerah-daerah di pelosok atau di pedalaman. Berkaca dari kasus pemekaran daerah Kutai sebelumnya, dimana kajian-kajian naskah akademik dari Perguruan Tinggi di Pulau Jawa tida… Baca selengkapnya(humasnanda)


TAG

Tinggalkan Komentar