images

Komisi III evaluasi Standarisasi Satuan Harga

Tana Paser, Komisi III DPRD Kab. Paser mengadakan Rapat dengar Pendapat dengan instansi – instansi terkait membahas mengenai Standarisasi Satuan Harga (SSH) presentasi perencanaan tata bangunan dan jalan, Senin (10/01/22) bertempat diruang Rapat Pimpinan DPRD Kab. Paser.

Rapat yang dipimpin Oleh Basri dan Dian Yuniarti ini, dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ), Bagian Hukum Setda Kab.Paser dan Bagian Organisasi.

Basri menyampaikan bahwa dalam hal pengawasan komisi III perlu mendapatkan penjelasan terkait standarisasi satuan harga untuk Tahun 2022 ini terutama distandar harga satuan tata bangunan dan harus sesuai dengan perencanaan pada aplikasi SIPD. "kami berharap tidak ada lagi selisih dalam SIPD yang mana kita dituntut untuk perencanaan yang matang dalam hal ini. sehingga kami di Komisi III perlu adanya evaluasi agar tidak ada kesalahan – kesalahan dalam prosesnya" ungkap basri.

Dian menambahkan terkait perencanaan jasa konsultan dalam hal perencanaan dan pengawasan ada yang bernilai besar dan ada juga yang bernilai kecil. "Perlu ada pembedaan jasa konsultan yang bernilai besar dan bernilai kecil" ujar srikandi partai demokrat itu.

Soraya menyampaikan kepada pimpinan rapat bahwa SSH ini perlu evaluasi karena masih ada kendala – kendala dalam prosesnya, contoh saja di disdikbud, perlu adanya perbaikan sehingga kegiatan bisa terserap dengan baik. " Kami di BPKAD berupaya terus berkoordinasi dengan OPD dan Tim Pendamping jika memang ada pergeseran kita akan sepakati kata soraya.

Yunus syam menjelaskan bahwa Pada Disdikbud tidak mempunyai tenaga teknis, sehingga pada kesulitan dalam enyusunan SSH kegiatan, selain itu juga ada alokasi dana DAK yang jika tidak terserap akan mendapat sanksi. "Kami didisdikbud tidak memiliki tenaga teknis sehingga kami terkait SSH kami berkiblat pada PU dan Perkim saja dan juga kami ada alokasi dana dari DAK, sehingga jika tidak terserap kami mendapat hukuman ujar Kabid PSD Disdikbud.

untuk perubahan SSH ini kita sudah meningkatkan di Peraturan Bupati (perbup) terkait besaran nilai yang harus di selaraskan dengan masing – masing pekerjaan dan sekarang sudah di bagian hukum dan menunggu proses tambah Yuli.

Basri kembali meminta agar bagian aset dapat mengkaji kembali terkait masalah harga satuan perencanaan harga konsultan jalan dan bangunan agar OPD teknis dapat melaksanakan kegiatan dapat maksimal sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya. "harapan kami agar masing – masing OPD lebih maksimal dalam pekerjaannya sehingga masyarakat kita menerima manfaat dari apa yang sudah dikerjakan" tutup basri. (humasjefry)


TAG

Tinggalkan Komentar