15 FEBRUARI 2023 

Tanah Paser- Rapat kerja DPRD Paser mengevaluasi program kerja Dinas Pekerjaan Umum  dan Tata Ruang serta  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) di ruang rapat DPRD, Selasa (15/02/2023).

Rapat kerja dipimpin Ketua DPRD Hendra Wahyudi, dihadiri anggota Hendrawan Putra, Fathurahman, Sopian, Basri Mansur dan M Saleh serta didampingi Sekretaris DPRD M Iskandar Zulkarnain dan Kabag Fasilitasi Pengangaran dan pengawasan Kasrani.

Hadir dinas teknis yakni Kadis PUTR Hasanudin dan jajarannya,  Kadis PRKP Hulaimi dan jajarannya, Kepala Keuangan dan Aset Daerah Nur Hasni, Kabag Barang dan Jasa Salman dan Kabag Perekonomian dan Pembangunan Soraya.

Dalam rapat tersebut DPRD yang tergabung dalam panitia anggaran menyoroti  program kerja prioritas Dinas PUTR  tahun 2023.

Pasalnya menurut Basri, sampai bulan atau triwulan kedua, Februari 2023 belum ada kegiatan pekerjaan fisik. Sementara diketahui, pembangunan fisik 2023  Dinas PUTR sangat besar.

“DPRD hanya ingin tau sampai dimana proses lelang, mengingat sudah masuk triwulan kedua. Seperti pembangunan pendopo dan inspratruktur jalan yang nilainya sangat besar belum juga ada riak-riaknya,” kata Basri.

Menurut politisi Golkar ini, pihaknya tidak menginginkan  seperti tahun 2022 yang terjadi penumpukan kegiatan fisik yang berimbas pekerjaan  terburu-buru dan termasuk kendala hujan dan terjadi keterbatasan material.

“Tak heran, banyak pekerjaan yang tak selesai pada waktu yang ditetapkan. Kita tidak menginginkan lagi ini terjadi di 2023,” pesan Basri.

Sementara, anggota komisi I M Saleh menanyakan kendala teknis . Pasalnya, dari 420 paket 2023, proses lelang  belum dilakukan, dan menurut politisi PDI Ini, keterlambatan ini akan berdampak pada kualitas dan realisasi.

“Semangat mengesahkan anggaran luar biasa. Bahkan kita yang pertama di Kaltim, tapi sampai bulan kedua belum ada tanda-tanda kegiatan fisik,” kata Saleh.

Keterlambatan pekerjanan fisik sebut Saleh, lebih-lebih pada pembangunan jalan  sangat ditunggu masyarakat, dan ini seuai janji Bupati Paser yang dituangkan dalam visi misi.

“Warga tidak mau tau prosesnya. Masyarakat taunya DPRD, kalau Februari ini belum juga ada kejelasan. Saya yakin  2023 banyak silpa. Apa sih kendalanya. Perencanaan  sudah ada, tapi proses tender sampai hari ini belum selesai. Kalau begini terus, keterlambatan pekerjaan akan terulang lagi, banyak lagi yang kena denda,” ingat Saleh.

Sementara, ketua komisi I Hendrawan Putra menyayangkan jika masih terjadi  keterlambatan  di tahun 2023, oleh karena itu ia meminta Dinas PUPR menyebutkan sejauh mana serapan anggaran 2022.

Selain itu Politisi Demokrat  juga mengingatkan lelang atau tender proyek fisik dapat segera dilakukan. Dengan begitu, pekerjaan fisik tersebut bisa segera dimulai.

“Masalah ini kan rutin setiap tahun. Seharusnya terus dievaluasi sehingga setiap tahun semakin baik. Jangan terus terulang karena itu merugikan. Kualitas pekerjaan jadi taruhannya dan serapan anggaran juga tidak optimal. Ini harus menjadi perhatian serius demi perbaikan,” tegasnya.

Sementara, Kadis PUPR Hasanudin mengaku keterlambatan karena regulasi.  Diantaranya banyaknya perubahan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dimana sebutnya didalam Peraturan Presiden terbaru, Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa.