images

RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN FORUM RT

Tana paser, Komisi 1 DPRD Kab. Paser mengadakan Rapat dengan Pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah Kabupaten Paser (OPD) Menindaklanjuti surat dari forum RT RW kelurahan Tanah Grogot pada tanggal 25 Oktober 2021 nomor 007/rt/rw/10/2021 perihal permohonan hearing terkait tunjangan jasa RT/RW yang baru terbentuk pemekaran sebanyak 4 RT di kelurahan Tanah Grogot, Senin ( 10/01/2022)

Hendrawan Putra sebagai pimpinan rapat didampingi oleh Ramlie S Bhakti, Sutarno dan Hamransyah dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Romif Erwinadi, Abdul Rasyid Sekertaris DPMD, Rustan kabid PPM BKAD dan perwakilan forum RT Tanah Grogot. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadikan perhatian pemerintah Kabupaten kepada desa semakin tinggi. Salah satu dampaknya adalah aliran dana ke desa.

Abdul Karim menjelaskan Rukun tetangga atau RT memang tak masuk dalam struktur resmi birokrasi, tetapi tugas dan peran para ketua RT cukup besar. Semua warga negara Indonesia pasti pernah memiliki kepentingan dengan ketua RT.kami ingin mempertanyakan permasalahan tunjangan jasa RT RW. "Perlu adanya penyesuaian terkait tunjangan jasa untuk RT yang baru dimekarkan, semoga dapat diselesaikan dengan musyawarah" kata Ketua Forum RT tersebut.

Abdul Karim kembali menerangkan bahwa Beban kerja yang cukup tinggi dimasyarakat mulai dari urusan umum seperti mengurus pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), orang meninggal, sakit, permohonan pindah kebersihan hingga permasalahan pribadi yang dikeluhkan kepada pak RT. ujar nya.

Dalam Kepres Nomor 49 Tahun 2001 juga ada bagian yang mengatur soal RT. Dalam kepres tersebut disebutkan, salah satu tugas RT adalah membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. Tak heran jika para ketua RT mendapat perhatian lebih.

H. Romif Erwinadi menjelaskan untuk mensuport pembangunan desa tercantum dalam PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA dan PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA adanya tugas tanggung jawab dan hak lembaga kemasyarakatan di desa sehingga akan mencoba memaksimalkan terkait permasalahan tersebut mengingat banyaknya lembaga kemasyarakatan di desa . "Untuk saat ini akan kami maksimalkan terkait usulan penambahan belanja jasa rt terkendala dana daerah yg terbatas mengingat dikab paser ada 1181 RT 198 pkk 181 karang taruna dan lainya”ujarnya "terkait penyesuaian insentif RT, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu prioritas pembangunan daerah, pendapatan daerah (keuangan daerah), dan DAU/DAK yang ditransfer kadang sering berkurang" jelas Romif.

pada kesempatan ini romif juga meminta sesuai dengan Perbup Nomor 44 Tahun 2019 tentang batas wilayah Kelurahan Tanah Grogot, agar memperhatikan persyaratan yang ada apabila ingin melakukan pemekaran yakni batas minimal 65 kk disatu RT, dan memperhatikan data warga agar tidak terjadi tumpang tindih data antar RT atau pun kelurahan . "Jika data kependudukan yang ada di RT sesuai maka program pemerintah dapat lebih tepat sasaran" kata Romif.

Hamransyah meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mencarikan landasan hukum terkait inisiatif RT demi terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat Kabupaten Paser. "Segera carikan payung hukum demi menjaga lingkungan yang kondusif dikabupaten Paser Ini" tutup politis gerindra itu. (humasfadyl)


TAG

Tinggalkan Komentar