• images

    RAPAT GABUNGAN KOMISI DENGAN OPD TERKAIT PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PASER

    Gabungan Komisi DPRD Kab. Paser hari ini, Senin (15/2/2021) menggelar Rapat di Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab. Paser bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Teknis terkait Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Paser. Dalam Rapat ini di pimpin oleh Ketua DPRD Kab. Paser Hendra Wahyudi dan dihadiri oleh anggota DPRD Kab. Paser diantaranya H. Hendrawan Putra, M. Saleh, Hamransyah, Ahmad Rafi’i, Sri Nordianti, Budi Santoso, Yairus Pawe, Abdul Azis, Basri M, H. Lamaluddin, H. Fathur Rahman, Noverie Amelia, Edwin Santoso dan Elly Ermayanti. Sedangkan OPD yang turut hadir adalah Kepala BKAD Abdul Kadir beserta Staf dari Bagian Aset Pemkab Paser serta perwakilan dari Bappedalitbang Kab. Paser. Hendra Wahyudi mengatakan bahwa maksud digelarnya Rapat ini sebagai tindak lanjut surat permohonan Bupati Paser Nomor 032/22/BKAD/2021 tanggal 7 Januari 2021 terkait dari rencana Pemkab Paser khususnya Bagian Aset tentang rencana permohonan persetujuan dari DPRD Kab. Paser mengenai Hibah Barang kepada Pemerintah Desa dan juga Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 337 Ayat 2 maka digelarnya rapat ini dan kami DPRD Paser meminta penjelasan mengenai apa saja yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Desa tersebut, Ujar Hendra. Abdul Kadir menjelaskan bahwa ada 14 (Empatbelas) Barang yang akan dihibahkan ke Pemerintah Desa ada di 13 Desa dan 6 Kecamatan. Diantaranya ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1 Paket yang berada di Desa Tanjung Pinang Kec. Muara Samu, 3 Sumur Bor yang masing masing berada di Desa Tajer Mulya, Sekuraou Jaya dan Desa Keresik Bura dan sisanya adalah PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) yang tersebar di 10 Desa di Kab. Paser. "Sekedar informasi untuk PJUTS ini hanya satu yang sudah beroperasi sedangkan sisanya belum beroperasi dikarenakan belum adanya serah terima dari Pemkab ke Pemdes sehingga pihak Desa belum berani mengoperasionalkannya karena terkait dengan dana desa mereka sehingga mereka belum mempunyai dasar dalam mengoperasikan PJUTS tersebut dengan menggunakan Dana Desa”. Terang Abdul Kadir. Setelah mendengar penjelasan tersebut Hendra menyampaikan bahwa pada dasarnya DPRD Kab. Paser menyetujui perihal penghibahan Aset tersebut dan berharap jika masih ada Aset yang ingin di hibahkan selain yang sudah dibahas tadi mungkin pihak Pemkab Paser dalam hal ini BKAD Bagian Aset bisa secepatnya mengusulkan kepada kami dan dijadikan satu dengan usulan 14 barang hibah tadi dan secepatnya bisa mendapat persetujuan dari DPRD Paser sehingga pengusulan hibah Aset ini tidak berulang ulang. Tutup Hendra.(humasagus)


    TAG

    Tinggalkan Komentar