• images

    Rapat Terbatas bersama OPD Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Teknis terkait membahas rencana skema Perjanjian Kerjasama dengan BKSDA Provinsi Kaltim

    Gabungan Komisi DPRD Kab. Paser hari ini, Kamis (11/2/2021) menggelar Rapat Terbatas bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Instansi Teknis terkait membahas rencana skema Perjanjian Kerjasama dengan BKSDA Provinsi Kaltim terkait alternative pengelolaan kawasan cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar. Dalam Rapat Terbatas ini di pimpin oleh Ketua DPRD Kab. Paser Hendra Wahyudi dan dihadiri oleh anggota DPRD Kab. Paser diantaranya H. Hendrawan Putra, M. Saleh, Hamransyah, Muhammad Jarnawi, Ahmad Rafi’i, Sri Nordianti, Budi Santoso, H. Lamaluddin, H. Fathur Rahman dan Hj. Dian Yuniarti. Sedangkan OPD dan Instansi Teknis yang turut hadir adalah Bapak Suryadi dan Ibu Kristina Nainggolan dari BKSDA Prov. Kaltim, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Paser Ina Rosana, Kadis PUTR Kab. Paser, Kadis Perikanan Kab. Paser, Perwakilan Bapeddalitbang Kab. Paser, Perwakilan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perwakilan DLH Kab. Paser, Perwakilan Disbun dan Peternakan Kab. Paser dan Bagian Kerjasama Setda Kab. Paser. Hendra Wahyudi mengatakan bahwa maksud digelarnya Ratas ini sebagai tindak lanjut dari Kunjungan Kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Paser ke Kantor BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Kaltim beberapa waktu yang lalu mengenai Tata Kelola Kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar yang berada di Kabupaten Paser.“Saya berharap dipertemuan ini kami mendapatkan solusi agar dapat memanfaatkan dalam pembangunan kawasan yang masuk cagar alam melalui bantuan dari BKSDA Prov. Kaltim mungkin dengan melalui skema Perjanjian Kerjasama antara BKSDA dengan Pemerintah Daerah Kab.Paser”. Ujar Hendra. Ina Rosana menambahkan bahwa kawasan cagar alam ini sebetulnya mempunyai banyak potensi yang bisa dimanfaatkan dalam hal pembangunan, tetapi dikarenakan dikawasan cagar alam ini mempunyai status konservasi tertinggi sehingga kami sangat terkendala dalam hal pembangunan di dalam kawasan cagar alam tersebut karena di lindungi oleh Undang-undang. Ucap Ina. Suryadi dan Kristina menjelaskan secara bergantian bahwa kegiatan pembangunan di Kawasan Cagar Alam telah diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan diperkuat dengan perubahan Permen Kehutanan P.44/MenLHK/Setjen/KUM-I/6/2017, di dalam aturan itu di jelaskan untuk melaksanakan kegiatan pada kawasan itu maka Pemerintah Kabupaten Paser harus melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BKSDA Provinsi Kaltim dan disetujui oleh Kementerian LHK RI. Melalui kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian itu maka Pemerintah Kabupaten Paser dapat melaksanakan kegiatan Pembangunan dalam kawasan tersebut, selama masuk dalam kategori yang tertuang dalam regulasi dan peraturan yang berlaku.(humasagus)


    TAG

    Tinggalkan Komentar