images

Tentukan Langkah Penyelesaian Lahan SMK 3, DPRD Kab. Paser kunjungi Fakultas Hukum UGM

Yogyakarta (28/07), Anggota DPRD Kab. Paser dari Komisi I menghadiri Undangan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta guna membahas langkah Penyelesaian Pembayaran Lahan SMK 3 Tanah Grogot Kab. Paser yang kembali menerima gugatan dari pihak ahli waris. Sengketa lahan SMK 3 Tanah Grogot Kab. Paser yang sudah berlarut-larut membuat Pemerintah Daerah Kab. Paser merasa gerah dan mulai gencar untuk mencari solusi dengan berkonsultasi kepada para ahli salah satunya dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Dr. Taufiq El Rahman, S.H, M.Hum selaku perwakilan dari UGM menyampaikan 6 (enam) kesepakatan para pihak yang bersengketa dapat lakukan dan secara eksplisit harus memuat diantaranya Kesepakatan dibuat untuk melaksanakan keputusan pengadilan, Pihak penggugat melepaskan sebagian haknya, Pernyataan pihak penggugat bahwa tanah dalam keadaan clear and clean dalam arti bahwa tanah tidak dalam sengketa dan tidak dibebani jaminan apapun, Pengaturan mengenai biaya yang timbul akibat pengurusan peralihan ha katas tanah, Pembayaran dilakukan ke satu nomor rekening yang disepakati oleh penggugat, dan Pembayaran dianggarkan dalam satu tahun anggaran. Hendrawan Putra selaku Ketua Komisi I DRPD Kab. Paser menanyakan apabila terdapat kendala dimana para ahli waris masih tidak bersepakat apakah tetap harus dianggarkan di tahun 2023 mengingat KUA PPAS sudah diterima dan akan disepakati 3 (tiga) bulan sebelum masa anggaran berjalan. “KUA PPAS sudah kami terima, namun para ahli waris juga belum ada kata sepakat. Dari anggaran sebelumnya sudah terkumpul 11,2M untuk pembayaran dari 16,2 M yang sudah disepakati, akan tetapi gugatan terus berlanjut. Apabila kami anggarkan tahun 2023, bagaimana dengan tahun-tahun selanjutnya? Karena ditakutkan gugatan iini akan terus berulang kedepannya”, ucap Hendra. Anggota Komisi I Hamransyah ikut menanggapi terkait 6 (enam) poin kesepakatan yang disampaikan oleh Taufiq dan mempertanyakan solusi secara tegas apabila salah satu kesepakatan tersebut tidak tercapai. Selaras dengan kedua rekannya, Rahmadi juga meminta pendapat tambahan apabila Pemkab Paser melepaskan lahan SMK 3 sekarang. Permasalahan sengketa lahan yang sudah terlalu lama berlarut-larut harus segera diselesaikan agar Pemerintah Daerah mampu membagi fokusnya untuk menyelesaikan permasalahan lainnya yang ada di Kab. Paser. Menanggapi pertanyaan dari ketiga anggota DPRD Kab. Paser, Taufik mengatakan permasalahan harus dianggarkan ditahun 2023 atau tidak itu terserah pihak Pemda. Selain itu Taufiq juga menegaskan bahwa dari keenam poin kesepakatan yang diberikan bersifat kumulatif, yang artinya harus diikuti secara keseluruhan. “Apakah harus dianggarkan di tahun 2023 itu terserah Bapak-Ibu yang hadir disini, apabila ada niatan baik untuk menganggarkan dan membayar itu bagus, akan tetapi jika tidak dibayarkan juga tidak apa-apa. Dan apabila Pemkab Paser ingin melepaskan lahan SMK 3 juga tidak apa-apa, silahkan jika Pemkab Paser ingin melepaskan lahan sengketa dan membangun ulang sekolah yang lebih megah di lahan yang lain. Kalaupun ada tuntutan dari pihak ahli waris mau apa? Tidak ada aset yang bisa disita, percuma”. Ucap Taufiq. “Perihal 6 (enam) poin kesepakatan yang saya berikan, jika satu saja tidak terpenuhi maka permasalahan sengketa lahan ini tidak akan bisa selesai, artinya ini prasyarat kumulatif yang harus diikuti”, tutup Taufiq. (humasarnanda)


TAG

Tinggalkan Komentar