images

Tergetkan Pengembangan Pariwisata Paser, Komisi II DPRD Kabupaten Paser Gali Informasi ke Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara

Tenggarong, Komisi II DPRD Kabupaten Paser yang dipimpin oleh Ikhwan Antasari selaku Ketua Komisi dan didampingi oleh anggota komisi II Supian, Abdul Aziz, Yairus Pawe, Lamaludin, Aspiana, Sri Nordianti, Arlina, serta Elly Ermayanti melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka bertukar informasi terkait Pariwisata Berbasis Masyarakat untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disambut secara langsung oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Abdullah Panusu dan Kepala Bidang (Kabid) Industri Pariwisata drs. Heri Rusnadi, Kamis (13/01). Dalam Pertemuan ini, Ketua Komisi II Ikhwan Antasari menyatakan kekagumannya pada wisata yang ada di Kabupaten Kukar, baik Wisata Alam maupun Wisata Budayanya dan berharap dapat menggali informasi lebih dalam tata cara pengelolaan dan pengembangan pariwisata agar dapat diterapkan di Kabupaten Paser. Ikhwan, dalam hal ini secara spesifik menyebutkan Gunug Boga (Gunung Embun) yang ada di Kabupaten Paser memiliki potensi pariwisata yang diharapkan dapat menjadi penunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah) sekaligus sebagai gerbang bagi masyarakat dari luar daerah agar lebih mengenal tentang Kabupaten Paser. “Salah satu alasan kami ke Kabupaten Kukar karena kami melihat Kabupaten Kutai Kartanegara ini begitu luar biasa pariwisatanya, baik dari masyarakatnya maupun dari segi wisata alam maupun wisata budayanya.”, kata Ikhwan “Kami dari Kabupaten Paser saat ini bisa dikatakan baru memulai, melalui wisata Gunung Boga atau Gunung Embun yang baru-baru ini membuat Kabupaten kamu mulai dikunjungi oleh masyarakat luar daerah, kami harap dari kunjungan hari ini banyak hal-hal yang bisa kami pelajari menyangkut pariwisatanya dan penghasilan daerah dari sektor pariwisata ini seperti apa”, tambahnya. Terdapat 3 (tiga) poin utama yang ditanyakan oleh Ikhwan, diantaranya adalah sikap Pemerintah Pusat menyangkut anggaran yang diberikan kepada Pemkab Kukar terutama Dinas Pariwisata Setiap Tahunnya, sinkronisasi antara DInas Pariwisata Kukar dengan Badan pendapatan daerah terkait pungutan biaya di daerah wisata, dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata terutama dari segi infrastruktur. Menambahkan, Abdul Aziz dan Yairus Pawe turut memberikan pertanyaan terkait pengawasan Wisata Budaya yang dikelola secara pribadi (bukan Pemerintah) dan regulasi terkait pungutan (tidak resmi) di daerah wisata. Selain itu Yairus juga mempertanyakan alasan kurangnya infrastruktur hotel atau penginapan yang bisa menarik wisatawan untuk menetap di Kukar dibandingkan dengan wilayah sekitar seperti Samarinda. Kabid Industri Pariwisata drs. Heri Rusnadi mengatakan khusus untuk masalah hotel Kabupaten Kukar dari 20 tahun yang lalu sudah memiliki 2 (dua) hotel yang berkualifikasi bintang 3 (tiga) namun salah satu alasan mengapa kurangnya minat wisatawan untuk menetap atau menginap di hotel yang ada di Kukar dikarenakan jarak antara Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak begitu jauh, sehingga wisatawan lebih memilih untuk menginap di Samarinda. “Terkait sikap Pemerintah Pusat terkait anggaran, kami dari tahun 2020 belum ada mendapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat, karena masih difokuskan untuk hal-hal yang bersifat wajib yang ada didaerah, mungkin untuk masalah pariwisata kali ini kami masih belum menjadi perhatian utama dari Pemerintah Pusat”, ungkap Heri sedangkan terkait kerjasama kami dengan Bapenda OPD terkait saat ini kami masih mengupayakan dan mencari solusi bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan diluar dari pungutan biaya dan sebagainya, dan terakhir terkait komitmen Pemerintah Daerah saat ini kami dituntut untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bappeda agar kegiatan dapat berlangsung dengan lebih cepat dan efisien”, tutup Heri. (humasnanda)


TAG

Tinggalkan Komentar