images

TERKAIT ADUAN MASYARAKAT TENTANG LIMBAH PERUSAHAAN, KOMISI III KUNJUNGI DLH PROVINSI KALTIM

Samarinda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Paser melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam hal menindak Lanjuti aduan masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yaitu Pengolahan Limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan (13/01).

Bertempat di Ruang Rapat Adipura, diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi E.A.Rafiddin Rizal beserta jajaran.

rombongan DPRD Kabupaten Paser yang hadir dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Fadly Imawan sebagai ketua rombongan, serta Ketua Komisi III Edwin Santoso, Basri M, Dian Yuniarti, Umar, Eva Sanjaya, Sabilar Rusdi, Budi Santoso, Ahmad Rafii dan Fathur Rahman.

Fadly Imawan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan ke DLH yaitu menggali informasi terkait peran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pengawasan terhadap lingkungan, terutama dalam hal ini limbah yang dihasilkan oleh usaha maupun kegiatan merupakan tanggung jawab dari sebuah Perusahaan.

Ketua Komisi III , Edwin Santoso menambahkan apakah DLH Provinsi dalam tahun 2021 yang lalu ada menerima aduan mengenai limbah yang ada dikab. Paser

Ditahun 2021 sudah tiga kali menerima hearing dari aduan masyarakat mengenai sungai Desa Toyu mulai tercemar yang mana sungai tersebut masih digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari – harinya. masyarakat menjelaskan bahwa Perusahaan Muara Toyu subur Lestari yang menyebabkan itu. tambah basri.

Basri menambahkan setelah aduan tersebut kami sidak ke pabrik kelapa sawit Muara Toyu subur Lestari bersama DLH Kab. Paser, Dan didapati pintu air yang lansung dialiri ke sungai dan tidak melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki perusahaan tersebut “.

Terkait hal ini Rafiddin Rizal menjelaskan, setiap kegiatan usaha yang dilakukan terutama yang bersinggungan dengan lingkungan hidup, maka harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan, dimana dalam hal ini adalah dokumen Amdal maupun yang mana persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atas dokumen tersebut tentu berdasarkan kewenangan yang diberikan. Terkait dengan izin, pengawasan dan penegakan hukum ini wewenang siapa yang memberikan izin.


Dalam hal ini, lanjut beliau, jika didalam satu wilayah kabupaten kewenangan tetap di Kabupaten tentang izinnya, kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang bersifat lintas kabupaten kota, yang lokasinya masuk kedalam dua atau lebih Kabupaten/Kota, dan terkait aduan di tahun 2021 yang lalu pengaduan terkait pertanian di daerah sebakung dan pertambangan batu bara, dan tidak ada pengaduan masalah limbah di tahun 2021 kemaren.

Terakhir, fadly imawan berharap kepada DLH Provinsi Kalimantan Timur untuk bisa bersinergi dengan Kab. Paser dalam hal pengawasan lingkungan dan pihak DLH Provinsi  siap berkolaborasi baik itu bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser maupun DPRD Kabupaten Paser. (HumasJefri)


TAG

Tinggalkan Komentar