images

Terkait Aset, Komisi I panggil Pihak BKAD

Tana Paser, Menjalankan Tugas dan salah satu Fungsi DPRD dalam bidang Pengawasan Komisi I DPRD menggelar Rapat terkait Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, bertempat Di Ruang Kerja Komisi I DPRD Kab. Paser yang dipimpin oleh Abdullah sebagai Koordinator pada Komisi I DPRD Kab. Paser dengan Ketua Komisi I Hendrawan putra, Hamransyah dan Ramlie sebagai anggota, Jum’at ( 24/9 )

Rapat dihadiri Sopini Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Ahmad reyad kabid Aset dan Yuli setyawan Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset dan Joko perwakilan dari Dinas Perhubungan.

Abdullah mengajukan beberapa pertanyaan yaitu status pemanfaatan aset seperti Pelabuhan dan Lahan ex perusahaan BHP ( Batu Engau ) , Pelabuhan tempayang, Pelabuhan Jangkar ( Kuaro ) dan pengelolaan hotel sadurengas sebagai aset pemda, Status pelabuhan apakah sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kab. Paser Reyad menjelaskan bahwa lahan ex BHP tidak ada masalah Untuk semua Aset yang ditanyakan mengenai Aset Pelabuhan dan Hotel kami hanya mencatat dibagian Aset, tetapi seperti Pelabuhan menjadi ranah dari dinas Perhubungan dan mengenai Hotel pencatatannya kami di Dinas Pariwisata. Yang mana hotel ini dikelola langsung Oleh pemerintah sendiri pada saat itu asisten dan tidak ada pihak ke III, terjadi sistem keuangan yang kurang menguntungkan pemerintah daerah sehingga bekerja sama dengan Pihak ke III yaitu Kriyad dan sekarang ini dialihkan kembali kepengurusannya ke Dinas Pariwisata. Joko menambahkan pihak kami sudah menindak lanjuti terkait Pelabuhan Ex BHP dengan menyusun bukti bukti yang ada seperti Surat dan Surat Keputusan (SK) yang mana tahun lalu kami sudah menelusuri ke Pusat Pengelola Barang Milik Negara (PPBMN) Kementrian ESDM dan Kementrian Keuangan direktorat Pembendaharaan Negara yang mana Status Aset ini dalam status Sewa. Aset ini masih dalam Direktorat Perbendaharaan Negara.

“ Sebenarnya pelabuhan di Paser berpotensi sumbang PAD yang besar jika pengelolaanya sesuai yang mana dibisa dipakai untuk bongkar muat barang. Ucap politisi Gerindra Hamransyah “

Untuk kepastian informasi pengelolaan tiga pelabuhan di Paser akan Lebih Baiknya Kita Bersama – sama dengan Pihak Aset dan Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan pemerintah pusat kalau bisa diserahkan dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah sehingga pendapatannya bisa langsung masuk Kas Daerah tutup Abdullah. (humasjefry)


TAG

Tinggalkan Komentar