images

Warga 4 Desa meminta Komisi II DPRD Paser memediasi terkait Kebun Plasma yang belum dipenuhi oleh PT.M3A

Tana Paser, DPRD Paser menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) terkait tuntutan kebun plasma masarakat yang belum dipenuhi PT. M3A yang digelar di ruang rapat bapekat gedung parlemen Paser, Rabu (20/7/2022).

RDP ini dipimpin oleh Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi didampingi oleh Ketua Komisi II Ikhwan Antasari dan Asisten Ekobang Adi Maulana serta diikuti oleh Anggota DPRD dari Komisi II yaitu Pairus Pawe, Supian, H. Lamaluddin, Sri Nordianti serta turut hadir Kadis Perindagkop, Disbunak, Kades 4 Desa serta manajemen PT. M3A.

Hendra diawal RDP menyampaikan bahwa persoalan ini terkait dengan tuntutan masyarakat terhadap PT. Multi Makmur Mitra Alam (M3A) di Kabupaten Paser yang masih terus bergulir, yang pada akhirnya dilakukan pemortalan di area perusahaan dan informasi yang saya dapat sebelumnya telah dilakukan rapat pertemuan antara perwakilan dari masyarakat pada 4 desa meliputi desa Kerang, Tebru Paser Damai, Saing Prupuk, dan Petangis di Kecamatan Batu Engau oleh pihak koperasi dan M3A pada 29 Juni lalu, yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, membahas pemenuhan lahan plasma serta dana konpesasi dan berharap agar dalam RDP ini bisa didapatkan kesimpulan serta titik temu atas persoalan tersebut. Kades Kerang Paragusman yang menjadi juru bicara dari 4 desa menjelaskan bahwa kami masyarakat menuntut adanya pemenuhan lahan plasma dan dana kompensasi oleh pihak perusahaan secepatnya yang mana wilayah kerja PT. M3A ada didalam wilayah kami.

“Kami dari 4 Desa menuntut kepada perusahaan sesuai dengan UU perkebunan Tahun 2014 pasal 58 yang kurang lebih bunyinya suatu badan usaha untuk dapat merealisasikan kewajibannya 20% dari lahan yang diusahakan”. Ujarnya. “IUP (Izin Usaha Perkebunan) perusahaan dari tahun 2010 dan sampai dengan sekarang hampir 16 tahun beroperasi tidak ada realisasi dari perusahaan sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD tadi ada aktivitas warga melakukan pemortalan selama kurang lebih 23 hari akibat dari kekecewaan masyarakat akibat dari hal tersebut dan pada pertemuan kemarin pihak Pemerintah Daerah sudah memberikan Surat Peringatan Kesatu untuk perusahaan dan kami meminta kepada DPRD Paser untuk mengawal tuntutan warga ini”, lanjutnya.

Marhalim, Manajer Humas PT. M3A mencoba memberikan penjelasan bahwa perusahaan berkomitmen memenuhi kewajiban 20 persen atau 1.004,33 hektare dari luasan areal lahan produktif yang menjadi hak kemitraan M3A untuk diberikan kepada masyarakat. "Kewajiban pasti kami penuhi, karena sebelumya sudah ada penyerahan. Pertama seluas 294 hektare, dan kedua 497 hektare. Hanya saja lahan yang telah ditanami itu mendapat gugatan hukum atas HGU dari PT. Pradiksi Gunatama dan putusan Pengadilan memenangkan penggugat," tegasnya Meski demikian, dengan adanya sengketa lahan HGU tersebut, pihak perusahaan tidak menggugurkan kewajiban memberikan hak sesuai dalam perikatan sebagaimana mekanisme yang ada.Tutupnya. (Humas_AgusZul)


TAG

Tinggalkan Komentar