images

Warga Desa Muara Toyu menggelar Hearing bersama DPRD Paser Menuntut PT. FFS Segera membayar Dana Hasil Tanaman Kehidupan Karet

DPRD Paser menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) terkait tuntutan Masyarakat Desa Muara Toyu Kecamatan Long Kali agar PT. Fajar Surya Swadaya (FSS) segera membayar uang hasil tanaman kehidupan karet masyarakat Desa Muara Toyu yang digelar di ruang rapat bapekat gedung DPRD Paser, Kamis (21/7/2022). RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Paser H. Fadly Imawan didampingi oleh Ketua Komisi II Ikhwan Antasari dan Kadis Perkebunan dan Peternakan Djoko Bawono serta diikuti oleh Anggota DPRD dari Komisi II dan III yaitu Abdul Azis, Aspiana, Yairus Pawe, H. Lamaluddin, Ahmad Rafi’I dan H. Fathur Rahman serta turut hadir Camat Long Kali, Kades Muara Toyu, KPHP Telake, KPHP Bongan, Perwakilan DPMD serta Warga Desa Muara Toyu. Fadly diawal RDP menyampaikan bahwa pertemuan ini digelar berdasarkan adanya surat dari Kades Muara Toyu mohon untuk difasilitasi permasalahan dengan Perusahaan PT. FSS dengan beberapa permasalahan yaitu masyarakat meminta kepada Pemerintah Desa untuk memperjuangkan hak masyarakat berkaitan dengan dana hasil tanaman karet dari perusahaan PT. FSS yang sesuai dengan nota kesepakatan, Masyarakat tetap mempertahankan lahan kehidupan karet tetap dikelola oleh pihak perusahaan FSS dan tidak sepakat dikelola oleh Desa melalui Koperasi dan atau BUMDES dan masyarakat meminta agar uang tanaman kehidupan karet harus dibayar dengan catatan tidak mengakhiri MOU yang ada. Pujiono, Camat Long Kali menjelaskan bahwa sebetulnya permasalahan masyarakat dengan PT. FSS ini sudah pernah beberapa kali di fasilitasi oleh pihak Kecamatan Long Kali dan digelar di aula Kantor Kecamataan pada saat itu, dan pada pertemuan terakhir pada bulan Juni yang lalu pihak perusahaan sudah ingin membayar dengan membawa uang sebesar 1,2 Milyar dengan syarat membuat MOU yang baru berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mana pengelolaan tanaman karet sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat dan perusahaan tidak ikut campur kembali dalam pengelolaan tanaman karet tersebut. “Akan tetapi masyarakat menolak dengan tawaran pihak perusahaan tersebut sehingga pihak perusahaan membawa kembali uang yang mereka bawa tadi”. Ujar Camat Long Kali. Hal senada juga disampaikan Kades Muara Toyu, Maryanto Buyung bahwa masyarakat menolak terkait keinginan perusahaan agar membuat MOU yang baru yang mana ingin menyerahkan pengelolaan tanaman karet tersebut kepada masyarakat sehingga saya menolak untuk menandatangani MOU yang mereka tawarkan. Ketua Komisi II, Ikhwan Antasari menyampaikan pendapatnya bahwa ini hanya miss komunikasi saja antara Pemerintah Desa, masyarakat dan Perusahaan, yang mana masyarakat menginginkan perusahaan segera membayar dana hasil pengelolaan tanaman karet dan pengelolaan tanaman karet tetap dikelola perusahaan, sedangkan perusahaan sudah ingin membayarkan akan tetapi dengan membuat MOU yang baru berdasarkan Permen tadi dan disayangkan pihak perusahaan tidak hadir sehingga tidak dapat didengarkan pendapat mereka. “Agar hal ini bisa clear dan bisa didapatkan solusinya, saya rasa pihak perusahaan harus kita hadirkan untuk didengarkan pendapatnya sehingga tidak ada kesalah pahaman dan mungkin dalam waktu dekat akan kita jadwalkan kembali melalui Banmus agar digelar kembali RDP lanjutan terkait permasalahan ini dengan menghadirkan pihak perusahaan”. Tutup politisi Golkar ini. (Humas_AgusZul)


TAG

Tinggalkan Komentar