Komisi I DPRD Kabupaten Paser menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Pemerintah Kabupaten Paser guna membahas kebijakan pengelolaan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
Rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Paser, Senin (16/11/2026) dipimpin Ketua Komisi I Kasri. Rapat juga turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin, dan Anggota Komisi I, Zulfikar Yusliskatin.
Dari pihak eksekutif, hadir Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pamardi Bayuaji, didampingi Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Liswandi, beserta jajaran staf.
Fokus utama dalam rapat kerja tersebut adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan kepegawaian, mulai dari penataan kebutuhan formasi ASN dan PPPK, sistem rotasi-mutasi dan promosi jabatan, penegakan disiplin pegawai, hingga peningkatan kompetensi SDM aparatur.
Ketua Komisi I, Kasri, menegaskan bahwa Komisi I memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan manajemen kepegawaian berjalan sesuai prinsip merit system, profesional dan bebas dari intervensi.
“Kami ingin pengelolaan SDM di Pemkab Paser ini semakin tertata. Jangan sampai terjadi ketimpangan penempatan pegawai, ada OPD yang kelebihan pegawai sementara OPD lain kekurangan. Mutasi dan promosi juga harus berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan karena kedekatan,” tegas Kasri.
Ia menambahkan, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Paser sangat bergantung pada kualitas dan kedisiplinan ASN sebagai garda terdepan birokrasi.
Sementara, Anggota Komisi I, Zulfikar Yusliskatin menyoroti masih adanya persoalan terkait kejelasan status dan penempatan PPPK serta pentingnya pembinaan disiplin ASN di lapangan.
“Banyak aspirasi dari PPPK yang kami terima. Mereka butuh kepastian karier dan kejelasan tupoksi. Selain itu, kami minta BKPSDM tidak ragu menindak ASN yang indisipliner, karena ini menyangkut citra pemerintah daerah di mata masyarakat,” ujar Zulfikar.
Wakil Ketua I Zulkifli Kaharuddin yang ikut membersamai rapat tersebut menekankan agar kebijakan kepegawaian harus sejalan dengan visi pembangunan daerah dan kebutuhan riil organisasi. Menurutnya, penataan SDM jangan hanya bersifat administratif, tapi harus berorientasi pada peningkatan kinerja.
“DPRD dan Pemerintah harus satu persepsi. Kepegawaian ini jantungnya pemerintahan. Jika tata kelolanya baik, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan baik. Kami di pimpinan DPRD mendukung penuh langkah reformasi birokrasi yang dilakukan Pemkab,” kata Zulkifli.
Menanggapi berbagai masukan dari legislatif, Asisten Administrasi Umum Setda Paser, Pamardi Bayuaji, menyampaikan bahwa Pemkab Paser berkomitmen untuk melakukan pembenahan. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pemetaan ulang kebutuhan pegawai berbasis Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
“Kami mencatat semua masukan dari Komisi I. Prinsipnya, kami ingin menciptakan birokrasi yang ramping, kaya fungsi, dan profesional. Terkait mutasi dan rotasi, tentu kami akan lakukan sesuai mekanisme dan kebutuhan organisasi serta usulan dari OPD,” jelas Pamardi Bayuaji.
Di tempat yang sama, Plt. Kepala BKPSDM Paser, Liswandi, menjelaskan beberapa program yang sedang dan akan dijalankan, antara lain percepatan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian terintegrasi, penguatan implementasi e-Kinerja, serta program peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat).
“Untuk PPPK, kami terus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN terkait regulasi terbaru. Terkait disiplin, kami akan lebih intensif melakukan sidak dan pembinaan. Data kepegawaian juga terus kami validasi agar perencanaan formasi tahun depan lebih tepat sasaran,” ungkap Liswandi.
Raker ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara Komisi I DPRD Paser dengan Asisten Administrasi Umum dan BKPSDM dalam rangka mewujudkan tata kelola kepegawaian yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.(humas dprd)
DPRD Paser Soroti Tata Kelola Kepegawaian, Komisi I Gelar Raker Bersama Asisten Administrasi Umum & BKPSDM


