Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Paser H. Hendra Wahyudi selaku Ketua Banggar, didampingi Wakil unsur pimpinan DPRD dan diikuti Anggota Banggar DPRD Paser. Sementara dari pihak pemerintah Daerah hadir Ketua TAPD Katsul Wijaya bersama jajaran.
Pembahasan mencermati perubahan pendapatan dan pembiayaan daerah, termasuk sejumlah alternatif untuk menyikapi kebutuhan pembiayaan dan defisit APBD 2026.
Dari beberapa opsi yang dipaparkan, pembahasan sementara mengarah pada alternatif pertama yang dinilai memiliki beban pembiayaan lebih kecil, meski keputusan final masih melalui tahapan pembahasan bersama.
Banggar juga menyoroti peluang efisiensi pada sejumlah pos belanja daerah. Perhatian terutama diarahkan pada belanja pegawai yang dinilai masih perlu dicermati seiring meningkatnya kebutuhan anggaran. Selain itu, beberapa belanja langsung seperti alat tulis kantor (ATK), makanan dan minuman, serta pakaian dinas diminta untuk kembali dievaluasi agar pelaksanaannya lebih selektif, efisien, serta benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas belanja pegawai maupun prioritas daerah.
Sementara TAPD menyampaikan perkembangan dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Jika terdapat perubahan realisasi transfer, struktur pendapatan dan pembiayaan daerah perlu kembali disesuaikan.
Pembahasan juga menyinggung perlunya menyiapkan beberapa skema sebagai langkah antisipasi kondisi keuangan daerah. Namun, pelaksanaannya tetap akan melihat perkembangan pendapatan, transfer, serta ketentuan yang berlaku.
Hasil pembahasan Banggar dan TAPD selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Perubahan APBD 2026, sekaligus menjadi pertimbangan untuk mengantisipasi kondisi fiskal pada 2027.(humas dprd)
DPRD Paser Ikuti FGD Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen