Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser kembali menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Bapekat Gedung DPRD Paser bersama mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (18/2/2026).
Pada rapat kerja ini ada 4 (empat) OPD yang dihadirkan yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Perikanan. Rapat kerja ini untuk mendengarkan pemaparan rencana bisnis OPD selama satu tahun ke depan.
Rapat Kerja ini di pimpin Ketua Komisi II DPRD Paser, Sukran Amin dengan didampingi Wakil Ketua Komisi Basri Mansur, Sekretaris Lasminah dan anggota Komisi II yaitu M Nasir, Agus Santosa, Burhanuddin, Acong Asfiyek dan Regina Fabiola serta turut hadir Asisten Kesra Romif Erwinadi.
Ketua Komisi II Sukran Amin menyampaikan bahwa rapat kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Guna memastikan seluruh program yang dicanangkan OPD selaras dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Paser.
“Guna memastikan program prioritas pemerintah daerah bisa terlaksana dengan baik, penting bagi kami di Komisi 2 untuk bisa mengetahui secara detail, agar dapat memberikan masukan-masukan untuk satu tahun kedepan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemaparan tiap-tiap OPD yang hadir dalam raker tersebut, Komisi II DPRD Paser masih menemukan sejumlah program OPD yang dinilai belum dipertajam dan belum dibahas secara rinci di tingkat perangkat daerah.
Oleh karena itu, pelaksanaan raker dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa program-program OPD benar-benar mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
“Beberapa sektor masih belum mampu menyentuh akar permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan, makanya kami ingin memastikan, agar apa yang menjadi program mereka itu betul-betul bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, yang berkaitan dengan OPD masing-masing,” katanya.
Sukran mencontohkan di sektor perikanan, program Dinas Perikanan diharapkan mampu menjawab permasalahan nelayan. Begitu pula di sektor perkebunan dan sektor lainnya, program yang dijalankan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Meski demikian, Komisi II DPRD Paser menilai sebagian program OPD yang telah dicanangkan OPD sudah berada pada jalur yang tepat. Namun, ada pula program yang perlu dievaluasi dan dikaji ulang. Salah satunya program produksi telur ayam oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak), karena besarnya anggaran yang digelontorkan belum sebanding dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebagian program yang telah dicanangkan OPD sudah on the track, tapi sebagian perlu kita evaluasi lagi. Terutama program produksi telur ayam, itu perlu kita evaluasi kembali, perlu kita kawal,” pungkasnya. (humas DPRD)
Pansus II DPRD Paser Gelar RDP, Fokus Bahas Regulasi Miras & Tempat Rekreasi