Pansus I Gali Perda Penanggulangan Kemiskinan Kota Depok

Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Paser melaksanakan kunjungan kerja sekaligus berdiskusi penerapan Perda Kota Depok tentang Penanggulangan Kemiskinan bersama Dinas Sosial Kota Depok, Selasa (07/04/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya DPRD Paser dalam memperkaya referensi dan memperkuat substansi Raperda yang tengah dibahas di Paser. Kota Depok dinilai memiliki pengalaman dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, sehingga dapat menjadi rujukan bagi Kabupaten Paser.

Dalam pertemuan tersebut, Pansus I menggali berbagai informasi terkait kebijakan, strategi, serta implementasi program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan Dinas Sosial Kota Depok, Fokus utama pembahasan meliputi penyusunan basis data DTKS/DTFM dan proses pembaharuan yang memerlukan koordinasi lintas sektor, mewujudkan bantuan sosial yg bersumber dari pemerintah pusat, sinergi antar perangkat daerah,

Ketua Pansus I DPRD Paser menyampaikan bahwa pendekatan terpadu sangat diperlukan dalam menangani persoalan kemiskinan yang bersifat multidimensional.

“Melalui kunjungan ini, kami berharap dapat mengadopsi praktik-praktik baik yang telah diterapkan di Kota Depok untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Paser,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Dinas Sosial Kota Depok memaparkan sejumlah program unggulan, seperti integrasi data kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga intervensi bagi kelompok rentan. Selain itu, dijelaskan pula pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.

Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari anggota Pansus. Isu validitas pendataan, pengawasan, evaluasi program, serta keberlanjutan kebijakan menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut.

Melalui kegiatan ini, DPRD Paser berharap Raperda Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang sedang dibahas pansus dapat lebih komprehensif, aplikatif, dan mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Paser.(Humas DPRD)