-

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap temuan di OPD jajaran Pemkab Paser yang belum terselesaikan, DPRD Kabupaten Paser meminta Pemkab Paser segera menindaklanjuti temuan terkait keuangan di 17 perangkat daerah atau OPD.

Hal ini disampaikan saat rapat bersama panitia anggaran DPRD Paser dengan Ispektorat Paser, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Bagian Hukum Setda Paser, Selasa (23/4/2024).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hendra Wahyudi, diikuti Wakil Ketua II Fadli Imawan dan anggota DPRD, yakni Hendrawan Putra, Basri, M Saleh serta Dian Yuniarti dan Sekwan M Iskandar Zulkarnain, tercatat temuan dari tahun 2018 sampai 2022.

Dari temuan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan di 17 OPD, terbesar ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.

Yang menarik seperti yang disampaikan Sekretais Inspektorat Zainal, dari 17 perangkat daerah  dengan 26 rekomendasi dari BPK RI, baru 3 OPD terselesaikan.

Wakil Ketua Fadli Imawan dan anggota sempat mempertanyakan temuan BPK pada Sekretariat DPRD, lalu Sekwan Iskandar Zulkarnain langsung memberikan tanggapan. Menurutnya sudah dilakukan penyelesai.

"Di DPRD ada temuan periode tahun 2019 -2020 dengan nilai Rp 1,9 miliar dengan sisa pengembalian masih Rp 23 juta, dan sisa tersebut dengan status pengembalian sudah almarhum sebagai anggota DPRD, " beber Sekwan, dan begitupun temuan hingga tahun 2022, tambah  Sekwan telah dalam proses penyelesaian atau pengembalian.

Menyikapi upaya penyelesain rekomendasi BPK kepada OPD yang belum melakukan aksi, Ketua DPRD Hendra Wahyudi meminta segera dilakukan pemanggilan melalui komisi -komisi DPRD yang membidangi masing-masing OPD.

"Temuan-temuan itu harus segera di tindaklanjuti dengan sungguh-sungguh, dan DPRD melalu komisi akan segera meminta keterangan seluruh OPD untuk penyelesainnya, ' pinta Ketua DPRD. (humas DPRD)