-

DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat kerja (raker) pembahasan tindak lanjut rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja Pemkab Paser oleh BPK RI Perwakilan Kaltim.

Raker dipimpin Ketua DPRD Hendra Wahyudi, dihadiri Wakil Ketua I Abdulah, Wakil Ketua II Fadli Imawan dan jajaran anggota gabungan komisi serta Sekwan M Iskandar Zulkarnain.

Sementara Pemkab Paser diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Romif Erwandi dan perangkat daerah teknis, yakni  Inspektur Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Bappedalitbag serta Dinas Perindagkop diruang rapat Bapekat DPRD Paser, Rabu (13/03/2024).

Raker DPRD Paser bersama Pemkab Paser dalam rangka pembahasan hasil pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah untuk pemajuan kebudayaan dalam rangka pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Ketua DPRD Hendra Wahyudi, pembahasan ini merupakan langkah penting dalam mengimplementasikan rekomendasi BPK terhadap OPD yang dinilai belum menyelesaikan tindak lanjut yang diidentifikasi bidang kebudayaan dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

"Alasan pemeriksaan, salah satunya dikarenakan menurunnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kalimantan Timur dalam 3 tahun terakhir, yaitiu 55,47 pada tahun 2019, 53,25 pada tahun 2020 dan 52,49 pada tahun 2021," sebutnya.

Karna itu, hasil pemerikan sebut Hendra terdapat 10 temuan, 17 rekomendasi dan 51 rencana aksi khusus dibidang Kebudayaan di Kabupaten Paser.

Sebelumnya Kepala Inspektur Inspektorat Dharni Haryati  dan Kabid Kebudayaan Surpiani menyampaikan penjelasan pokok permasalah temuan BPK, dan menanggapi hal itu, Wakil Ketua II Fadli Imawan menyebutkan perlu komitmen besar Pemkab Paser untuk menyelesaikan masalah.

Pasalnya lanjut Wawan, temuan tersebut terkait kekuranga anggaran dalam pengembangan kebudayaan. "Semuanya terkait dana. Perlu komitmen pemerintah daerah. Selain itu perlu upaya kita mencari bantuan anggaran ditingkat pusat, " harap Wawan.

Yang menarik, sejumlah anggota DPRD mempertanyakan terkait koleksi atau kepemilikan benda budaya Museum Sadurengas yang perlu mendapat perhatian dan termasuk peran Kesultanan Paser dalam berikan dukungan.

Menanggapi itu, Kabid Kebudayaan Surpiani mengaku untuk mendapat barang koleksi yang ada di masyarakat cukup banyak, dan diperlukan dana sangat besar. Sementara, standarisasi harga belum ada.

Terkait rencana aksi, menurut Surpiani dari 51 rencana aksi pada tahun 2024 ini tersedia anggaran Rp1 miliar yang diantaranya meliputi pemeliharan makam adipati, pemeliharaan musium, peningkatan SDM, peningkatan akses dan pendataan terkait kebudayaan.

Di penghujung rapat, Asisten Pemerintahan dan Kesra Romif mengakui selama ini pengangaran tidak maksimal. Sementara sektor kebudayaan harus menjadi perhatian besar. Untuk mencapai itu semua perlu dukungan anggaran yang cukup besar dan kedepan kebudayaan perlu menjadi hal yang fokus.

“Sektor pengembangan kebudayaan  ini harus masuk RPJMD, jika tidak masuk akan percuma. Temuan ini akan menjadi bahan evaluasi kita meningkatkan sektor kebudayaan,” kata Romif. (humas dprd)