Wakil Ketua I DPRD Paser Zulkifli Kaharuddin menghadiri Talkshow Hari Mangrove Sedunia dengan tema “Jospol Mangrove untuk Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Desa”.

Kegiata dilaksanakan di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 26 Agustus 2025 diinisiasi oleh Tribun Kaltim bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Hadir jajaran pimpinan DPRD dari PPU dan Kota Samarinda , Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Unmul Samarinda, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau, Pimred Tribun Kaltim beserta jajaran, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa.

Wakil Gubernur KaltimSeno Aji dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kalimantan Timur di era 1970-1980 memiliki hutan mangrove dengan luasan 950 ribu hektare, namun seiring kemajuan zaman, dengan berbagai kegiatan pembangunan dan lainnya, maka saat ini tersisa sekitar 174 ribu hektare kawasan hutan mangrove di Bumi Kalimantan Timur.

Selain itu menurut Seno Aji, deforestasi hutan mangrove di Kaltim dipengaruhi beberapa hal, yaitu kebijakan ruang (status kawasan), kebutuhan ruang (penggunaan lahan), pengelolaan/perizinan kawasan dan aksesibilitas/ketersediaan infrastruktur.

“Pemicu pembukaan lahan mangrove terbesar adalah untuk kegiatan pembukaan tambak. Disisi lain, ditemukan tambak-tambak yang kemudian terabalkan dan telah berubah menjadi semak mangrove. Sehinga diperlukan penguatan pelibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi ekosistem mangrove,” ungkap Seno Aji.

Zulkifli mengatakan, di Kabupaten Paser sendiri, pengembangan masyarakat di kawasan mangrove dilakukan di empat desa, yaitu Desa Lori, Desa Sungai Langir, Desa Tajur dan Desa Pasir Mayang dan yang mana pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi atau perbaikan ekosistem mangrove, penting untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam menjaga sumber daya alam di sekitar tempat tinggalnya.

"Kami dari DPRD Sendiri dengan fungsi pengawasan menghimbau kepada baik dari jajaran Pemerintah daerah maupun para stakeholder untuk mengedukasi masyarakat pesisir, dalam mendukung program konservasi hutan mangrove yang ada di Kabupaten Paser sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai potensi mangrove itu sendiri agar nantinya mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan ekonomi yang lebih sehat," tutupnya.(humas DPRD