DPRD Kabupaten Paser melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) serta sejumlah perangkat daerah, Senin (21/4/2025). 

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Paser ini membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2025–2029.

Ketua Pansus Raperda II Basri M menegaskan bahwa proses penyusunan RPJMD harus dilakukan secara cermat dan terarah agar tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan di lapangan. 

“Penyusunan ini harus benar-benar jelas tujuannya, supaya perangkat daerah tidak menemui hambatan saat mengimplementasikannya,” ujarnya.

Selain Basri, hadir pula Wakil Ketua Pansus Andi Muhammad Rizal Ashari Assegaf dan anggota Pansus yakni Burhanuddin, Agus Santosa, dan Hamransyah. Mereka bersama-sama menyoroti pentingnya sinkronisasi antara visi-misi pembangunan daerah dengan isu-isu strategis yang akan dihadapi Kabupaten Paser dalam lima tahun ke depan.

Bappelitbang dalam paparannya mengungkapkan tujuh isu strategis utama yang perlu menjadi fokus pemerintah daerah, yaitu:

Penguatan reformasi birokrasi yang melayani, adaptif, dan responsif berbasis teknologi informasiP, emanfaatan bonus demografi dalam mendukung percepatan pembangunanA, ntisipasi pengaruh media sosial terhadap karakter generasi muda dan ransformasi ekonomi berbasis hilirisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

eSelanjutnya menjaga stabilitas ketahanan ekologi, kselerasi pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni dan utilitas pendukungnya

Ketua Pansus mengingatkan agar ketujuh isu tersebut tercermin dalam strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD.

RDP ini menjadi langkah awal dalam memastikan seluruh aspek strategis tertuang dalam dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Paser lima tahun ke depan.

Menutup rapat, Basri mengimbau agar seluruh masukan yang telah disampaikan dapat disempurnakan lebih lanjut dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebelum nantinya ditetapkan dalam dokumen final RPJMD.(humas dprd)